Padang, Arunala.com--Bank Nagari terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong percepatan transformasi digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Kantor Pusat Bank Nagari, Senin (29/6/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah nyata kedua belah pihak dalam mempercepat penerapan transaksi non-tunai yang aman, transparan, efektif, dan akuntabel, sekaligus mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, bersama Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra. Turut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, di antaranya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta sejumlah pejabat terkait. Dari pihak Bank Nagari hadir jajaran direksi, dewan komisaris, serta para pemimpin divisi.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, mengatakan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari komitmen Bank Nagari dalam mendukung penguatan tata kelola keuangan daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi transaksi pemerintah ini menjadi salah satu kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Dengan sistem transaksi elektronik, proses pembayaran dan penerimaan daerah diharapkan menjadi lebih efisien, transparan, serta mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah," ujar Gusti Candra.
Ia menjelaskan, penerapan ETPD tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, tetapi juga membuka peluang optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem pembayaran yang terintegrasi dan berbasis digital dinilai mampu meminimalkan potensi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerahnext
Komentar