.
Penyaluran KUR di Sumbar pada 2025 hampir mencapai Rp8 triliun, sedangkan pada 2026 telah mendekati Rp6,5 triliun. Ia berharap penyaluran pembiayaan tersebut terus meningkat hingga akhir tahun.
"Legalitas usaha, sertifikasi halal, dan dukungan pembiayaan harus berjalan beriringan. Dengan sinergi yang baik, kita berharap UMKM semakin kuat dan mampu menggerakkan perekonomian Sumbar," katanya.
Ia menambahkan, peran UMKM juga berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang didukung konsumsi masyarakat.
Menurut Mahyeldi, pariwisata perlu terus didorong sebagai penggerak ekonomi, disertai pembenahan kawasan wisata dan peningkatan kenyamanan bagi pengunjung.
Ia turut mengingatkan persoalan sampah yang masih menjadi tantangan dan membutuhkan penanganan bersama pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota.
Melalui festival tersebut, Pemprov Sumbar berkolaborasi dengan Kementerian UMKM dan sejumlah kementerian serta lembaga untuk menghadirkan pelayanan terpadu.
Fasilitas yang diberikan meliputi pengurusan NIB, perlindungan hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek dagang, pembiayaan dengan bunga terjangkau, serta fasilitasi sertifikasi halal.
Pemprov juga mendorong pemanfaatan KUR dan kredit program daerah melalui LKMA Simamak dengan dukungan subsidi bunga dari APBD Sumbar.
Sementara itu, Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyoroti besarnya potensi kewirausahaan masyarakat Minangkabau.
Menurutnya, tradisi berdagang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat Sumatera Barat sehingga dukungan pemerintah seharusnya berfokus pada penyediaan fasilitas dan akses pengembangan usaha.
"DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi," kata Helvi.
Ia menjelaskan, salah satu tantangan pengembangan UMKM selama ini adalah pendataan pelaku usaha.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian UMKM menerbitkan SAPA UMKM agar pelaku usaha terdata dan dapat mengakses berbagai program pemerintah, termasuk permodalan, perluasan pasar, sertifikasi, dan perizinan.
"Saya berharap UMKM Sumatera Barat jangan ketinggalan. Kami berharap semua UMKM terdaftar sehingga mendapat fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan pemerintah, di antaranya akses permodalan, akses pasar, sertifikasi, dan perizinan," ujarnya.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Reghi Perdana, mengatakan festival tersebut menjadi ruang pertemuan antara pelaku usaha, pemerintah, lembaga pembiayaan, dan pihak penerbit perizinannext
Komentar