Mahyeldi Dukung Rencana Pembentukan Regulasi Obligasi Daerah

Ekonomi- 19-11-2026 07:42
Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama stafnya saat menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). IST
Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama stafnya saat menghadiri Sarasehan Nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). IST

Jakarta, Arunala.com - Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menyatakan dukungannya terhadap rencana pembentukan regulasi tentang obligasi daerah sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

Instrumen tersebut dinilainya dapat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendanaan alternatif melalui investasi publik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sumber pembiayaan konvensional.

Dukungan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri Sarasehan Nasional dan Penyerahan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah yang diselenggarakan Fraksi Partai Golkar MPR RI di Gedung Nusantara 4, Kompleks MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Sarasehan nasional yang mengangkat tema "Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik" tersebut juga dirangkai dengan penyerahan naskah akademik RUU Obligasi Daerah dari MPR RI kepada DPR RI sebagai bagian dari upaya mendorong penyusunan regulasi terkait instrumen pembiayaan tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan ruang yang lebih luas untuk mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan besarnya kebutuhan pembangunan di berbagai sektor.

"Kita menyambut baik rencana pengaturan obligasi daerah ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki alternatif untuk memperoleh pembiayaan pembangunan melalui investasi, sehingga tidak hanya bergantung pada sumber pendanaan yang selama ini tersedia," ujar Mahyeldi.

Ia menilai, keberadaan obligasi daerah berpotensi menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan berbagai program prioritas daerah, sepanjang dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, tata kelola yang baik, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Yang terpenting, instrumen ini harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan terukur. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa pembiayaan yang diperoleh benar-benar diarahkan untuk kegiatan produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnyanext

Komentar