Jakarta, Arunala.com - Kriteria calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian Anggota DPR RI Fraksi PKS, Rahmat Saleh.
Dia berharap Presiden Prabowo Subianto mengusulkan figur yang memiliki integritas, independensi, serta tidak memiliki keterikatan dengan kepentingan oligarki.
Rahmat menilai, proses pengisian jabatan Wapres yang kini memasuki tahapan konstitusional harus menghasilkan sosok yang mampu menjalankan tugas kenegaraan secara mandiri dan bekerja untuk kepentingan bangsa.
Dia berharap dua nama calon Wakil Presiden yang nantinya diajukan Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI merupakan putra-putra terbaik Indonesia.
"Mudah-mudahan dari nama yang diajukan adalah putra-putra terbaik dari bangsa ini dan tidak punya keterikatan terhadap oligarki," kata Rahmat dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).
Rahmat yang juga menjabat Ketua Umum GEMA Keadilan tersebut menambahkan, Wakil Presiden mendatang perlu memiliki kesamaan visi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu dinilai penting agar keduanya dapat membangun kerja sama dalam menjalankan pemerintahan.
Menurutnya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden harus mampu bekerja secara sinergis untuk menyukseskan program-program pemerintah hingga berakhirnya masa jabatan.
Harapan tersebut disampaikan menyusul keputusan Gibran yang telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi surat pengunduran diri tersebut juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya pengunduran diri tersebut, proses selanjutnya berkaitan dengan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden melalui MPR.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan dua calon untuk dipilih MPR melalui sidang paripurna.
Rahmat berharap Presiden Prabowo dapat segera menyampaikan nama-nama calon pengganti Gibran agar proses pergantian kepemimpinan di posisi Wakil Presiden dapat berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
"Pentingnya menghadirkan figur yang tidak hanya memiliki kapasitas kepemimpinan, tetapi juga mampu menjalankan amanah jabatan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara," katanya. (*/cpt)
Komentar