Rahmat Bagja: Kepastian Hukum Penting dari Sebuah Sengketa

Metro- 15-11-2021 22:52
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja menghadiri malam penyerahan anugerah video tutorial penyelesaian sengeketa 2021, di Padang, Senin malam (15/11). (Foto : Arzil)
Anggota Bawaslu RI, Rahmat Bagja menghadiri malam penyerahan anugerah video tutorial penyelesaian sengeketa 2021, di Padang, Senin malam (15/11). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja menyebutkan dalam aspek pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu ada dua yakni pencegahan dan penindakan.

Penegasan ini disampaikan Rahmat Bagja saat menghadiri malam penyerahan anugerah video tutorial penyelesaian sengketa 2021 yang diadakan Bawaslu Sumbar di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Senin malam (15/11).

"Pemilu atau pilkada pada dasarnya adalah menyangkut kepastian hukum, karena pemilu dan pilkada itu prosesnya pasti, namun hasilnya tidak pasti," kata Rahmat Bagja dalam kesempatan itu.

Baca Juga

Adapun yang dimaksud proses pasti dalam pemilu atau pilkada itu misalnya menyangkut tahapan pemungutan suara di TPS, tanggal penetapan pemenang, hingga menyangkut hari H pelantikan calon terpilih.

Sedangkan yang dimaksud hasil tidak pasti, lanjut Rahmat Bagja, seperti menyangkut jumlah presentase perolehan suara, ataupun hasil dari sebuah proses sengketa yang dialami para calon, apakah akan menang atau tidak.

Menurut Rahmat Bagja, kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa adalah hal penting, karena ini menyangkut ketetapan hasil sebuah pemilihan dan menyangkut hak dari kontestan (calon).

"Tidak itu saja, Bawaslu juga harus memastikan jika ada pengurangan hak asasi manusia, baik itu menyangkut hak memilih dan dipilih, kemudian hak calon kepala daerah, maka Bawaslu harus melanjutkannya proses hukum ke MK atau PTUN," tukas Rahmat Bagja.

Dia juga mengingatkan anggota Bawaslu untuk tidak membuat normanya sendiri, yang bisa menimbulkan tidak adanya rasa keadilan yang dirasakan para kontestan.

"Perspektifnya, jangan terlalu keras dan jangan pula fleksibel. Ke depan penyelesaian sengketa antar peserta harus diselesaikan secara "adat" agar semua proses penanganan sengketa dilakukan secara terbuka, sehingga dalam putusannya nanti masing-masing pihak dapat menerimanya dengan lapang dada," kata Rahmat Bagja.

Komentar