Alirman Sori Sesali Pencabutan Revisi UU Pemilu

Metro- 02-12-2021 08:44
Anggota DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Penetapan ambang batas calon presiden/wakil presiden, pada Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen terus disoal sejumlah kalangan.

Bahkan anggota DPD RI, Alirman Sori juga ikut mengkritisi penetapan ambang batas PT tersebut.

"Penetapan PT sebesar 20 persen itu adalah bentuk kriminalisasi demokrasi dan bertentangan dengan konstitusi UUD NRI Tahun 1945, Pasal 6A Ayat (2)," ujar Anggota DPD RI Dapil Sumbar, Alirman Sori melalui pesan singkatnya yang diterima Arunala.com , Kamis pagi (2/12).

Baca Juga

Ia mengatakan, perwujudan demokrasi konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, dimana setiap partai politik peserta Pemilu diberikan hak setara dalam demokrasi, seperti pengajuan calon presiden/wakil presiden.

"Pembatasan melalui Presidensial Threshold 20 persen dengan Undang-Undang Pemilu bentuk pelanggaran moralitas politik yang serius dan mengada-ada," tegas Alirman Sori.

Senator ini menambahkan, munculnya wacana menolak penghapusan Presidential Threshold, adalah hal sangat wajar, karena PT telah membatasi hak demokrasi rakyat untuk memilih calon pemimpin tingkat nasional (presiden/wakil presiden).

Gemuruhnya penolakan PT semestinya menjadi perhatian serius oleh pembuatan undang-undang dan segera memasukanUndang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dalam Prolegnas prioritas tahun 2022, sebagai payung hukum untuk penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.

Alirman Sori berpendapat, pencabutan rencana revisi Undang-Undang Pemilu dari Prolegnas telah menimbulkan kegaduhan demokrasi menghadapi Pemilu 2024.

"Semestinya harus belajar dari pengalaman dua periode penyelenggaraan Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024, terjadi pembelahan di masyarakat yang mengancam kestabilan sosial kemasyarakatan dan guncangan itu masih dirasakan sampai sekarang, walaupun para elit terkesan sudah rujuk secara politik praktis, tetapi para pendukung masih terbelah," imbuh Alirman Sori.

Dia menegaskan, penghapusan PT sebagai syarat calon presiden/wakil presiden adalah bentuk pengejahwataan implementasi UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1, Ayat (2), bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dipertegas oleh Pasal 6A, Ayat (2) bahwa, Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6A, Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

"Karena itu penentuan ambang batas calon presiden/wakil presiden oleh undang-undang Pemilu jelas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945," bebernya lagi.

"Penghapusan PT adalah pemulihan hak politik rakyat melalui partai politik peserta pemilu sebagai representatif kedaulatan rakyat dalam proses pemilu capres/cawapes, uangkap Alirman Sori, senator Sumbar.

Dia mengingatkan, Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, yang memiliki penduduk lebih kurang 270 jiwa, tidak sangat realistis penentuan capres/cawapres hanya ditentukan oleh parpol yang memiliki fraksi di DPR saja, karena amanat konstitusi adalah parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.

Diulas kembali oleh Alirman Sori, kembali kedaulatan rakyat sebagai pemilik saham kolektif, jangan dirampas secara paksa melalui undang-undang yang tidak demokratis.

"Jadi ada penilaian, pemaksaan ambang batas PT adalah bentuk peneguhan oligarki sekelompok elit yang punya kepentingan untuk mengatur pemilu dalam rangka mengamankan kepetingan jangka melalui kekuatan finansialnya," pungkas Alirman Sori.

Komentar