Irsyad Syafar Minta Segera Disahkan Jadi Perda

Metro- 20-01-2022 14:52
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar terima cinderamata dari Kabid IKP Kominfo Yogyakarta,  Rahmad saat lakukan kegiatan studi komparatif Ranperda KIP Sumbar, di Yokyakarta, Kamis (20/1). (Dok : Istimewa)
Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar terima cinderamata dari Kabid IKP Kominfo Yogyakarta, Rahmad saat lakukan kegiatan studi komparatif Ranperda KIP Sumbar, di Yokyakarta, Kamis (20/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Yokyakarta, Arunala -- Komisi I DPRD Sumbar terus mematangkan penguatan Ranperda Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Rancangan produk hukum ini merupakan hasil inisiatif atau prakarsa DPRD Sumbar tersebut.

Bila sebelumnya menggali masukkan dari Pemprov Banten, kali ini Komisi I DPRD Sumbar melakukan studi komparatifnya ke Pemprov Yogyakarta, dengan harapan Ranperda KIP di Sumbar bisa segera ditetapkan jadi produk hukum yang punya legal standing.

Seperti disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang menginginkan pengesahan Ranperda prakarsa DPRD Sumbar itu bisa cepat dilakukan.

Baca Juga

"Tidak tepat kalau Sumbar tak punya Perda KIP dalam penyelenggaran pemerintahan di Pemprov Sumbar, sementara dua provinsi yang kami datangi untuk studi komparatif yakni Banten dan Yogyakarta saja sudah," ujar Irsyad Syafar saat berada di Aula Krisna Kominfo Yogyakarta, Kamis (20/1).

Irsyad Safar menegaskan, semangat Ranperda KIP adalah penguatan keterbukaan informasi publik dalam menjalan pemerintahan di Pemprov Sumbar, isinya memudahkan masyarakat mendapatkan akses menyangkut informasi, baik itu program maupun anggaran.

"Target Ranperda KIP dalam penyelengaraan di Pemprov Sumbar adalah bagaimana memberikan ruang bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di jajaran Pemprov Sumbar untuk membuka akses informasi publik secara cepat, murah dan sederhana. Jika ada Perda KIP, ini menjadikan grade (nilai, red) Sumbar akan naik dalam penilaian Komisi Informasi (KI) Pusat," ujar Irsyad Syafar lagi.

Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Syamsul Bahri menyebutkan Ranperda KIP yang diprakarsa DPRD Sumbar itu merupakan sebuah karya fenomenal.

"Ranperda ini sah maka ini menjadi karya fenomenal yakni keterbukaan pengelolaan informasi di Pemprov Sumbar tidak lips service tapi menjadi budaya kerja baru untuk good givermance dan clean governance," ujar Syamsul Bahri.

Sedangkan, Kepala bidang (Kabid) IKP Kominfo Yogyakarta, Rahmad bersama Komisioner KID Yogyakarta, Sri Surani memberikan pemahaman tentang Perda KIP DIY pada rombongan Komisi I DPRD Sumbar ada komisioner KI Sumbar.

"Perda KIP dibuat untuk mengatur yang belum detil dan tegas diatur oleh UU 14 Tahun 2008. Dan Pergub lebih mendetilkan lagi berdasarkan Perda KIP," ujar Rahmad.

Juga ikut dalam kegiatan studi komparatif DPRD Sumbar kali ini, Wakil Ketua Komisi I, Eviyandri Dt Rj Budiman, Sekretaris Komisi Muhammad Nurnas, anggota komisi Zafri Deson, Iqbal, Jempol, Bakri Bakar, Asisten I Setprov Sumbar, Devi Kurnia, Kadis Kominfotik Jasman, Kabiro Administrasi Pembangunan Lubur Budianda. (*)

Komentar