Novermal Gagas Pembuatan Ranperda CSR

Ekonomi- 22-01-2022 12:25
Sejumlah anggota DPRD Pessel rapat harmonisasi pengusul dengan Bapemperda di kantor DPRD setempat , Sabtu (22/1). (Dok : Istimewa)
Sejumlah anggota DPRD Pessel rapat harmonisasi pengusul dengan Bapemperda di kantor DPRD setempat , Sabtu (22/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Painan, Arunala - Langkah DPRD Sumbar memprakarsai lahirnya rancangan peraturan daerah (Ranperda), nyatanya juga diikuti DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Seorang legislator di kabupaten itu, yakni Novermal menginisiasi Ranperda inisiatif DPRD tentang tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan, atau lebih dikenal dengan sebutan CSR (corporate social responsibility) CSR, dan gagasan itu didukung oleh 24 orang anggota DPRD Pessel lainnya.

"Tujuan kami di DPRD ingin membuat ranperda itu guna menata dan mewujudkan transparansi pemanfaatan program tanggungjawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Pessel," kata Novermal kepada Arunala.com , Sabtu (22/1).

Baca Juga

Dia mengaku, Ranperda usulan DPRD itu sudah selesai diharmonisasikan oleh Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Pessel, dan Nota Penjelasannya akan disampaikan pada rapat paripurna internal Senin (24/1) depan, dan disepakati juru bicaranya Aljufri.

"Untuk Ranperda ini, kami yang berjumlah 25 orang di dewan merupakan pihak yang mengusul," ujar Wakil Ketua Fraksi PAN tersebut.

Novermal melanjutkan, di samping sebagai upaya menata pemanfaatan potensi CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Pessel, Ranperda ini juga ingin menjadikan pengelolaannya dibuat benar-benar transparan.

"CSR ini diharapkan bisa mengisi ruang-ruang kosong kegiatan pembangunan yang belum bisa dibiayai oleh APBD," jelas Anggota Komisi III itu.

Selama ini, tukas Novermal, DPRD tidak tahu berapa jumlah CSR yang dikucurkan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Pessel, dan juga tidak pernah tahu digunakan untuk apa saja.

Jadi, sebut Ketua Bapemperda ini, dengan lahirnya Perda CSR ini nanti, akan ada tim fasilitasi yang terdiri dari unsur Pemda, Akademisi, dan tokoh masyarakat, yang akan mendata potensi CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Pessel, dan merancang penggunaannya.

"Kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan CSR dilaksanakan oleh Forum CSR yang terdiri dari tiap perwakilan perusahaan, dan diawasi tim Fasilitasi," ungkap Novermal lagi.

Nanti, imbuhnya, bupati melaporkannya hasil kajian tim fasilitasi itu kepada DPRD, bersamaan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Di Pessel, tambah Novermal, banyak perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit.

"Juga ada PLTMH, usaha perikanan, perbankan, dan usaha lainnya," ujarnya.

Hitung kasar saja, setidaknya ada pontensi CSR sekitar tiga sampai 5 miliar rupiah setahun," tambahnya.

Kalau dikelola dengan baik, tentu akan berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan.

"Saya yakin, usulan Ranperda ini akan disetujui oleh kawan-kawan anggota Dewan untuk dilanjutkan pembahasannya bersama Bupati.Karena ini menyangkut kesejahteraan masyarakat, dan juga dalam rangka mewujudkan good governance and clean governance," pungkas Novermal.

Komentar