Alirman Sori Pertanyakan Penerapan Aturan Karantina

Metro- 26-01-2022 20:55
Anggota DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI, Alirman Sori. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala -- Anggota DPD RI, Alirman Sori memperingatkan pemerintah agar tidak membuat kebijakan yang tidak berkesesuaian dengan aturan yang berlaku.

Peringatan yang disampaikan senator asal Dapil Sumbar ini terkait kebijakan pemerintah perihal karantina massal bagi warga yang baru pulang dari luar negeri atau pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).

"Saya menilai kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali, karena menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini ditenggarai bukan saja karena biaya yang sangat mahal, tapi dasar hukum yang dijadikan acuan sama sekali tidak sesuai dengan UU No.6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujar Alirman Sori melalui pesan Whatsapp-nya yang diterima Arunala.com , Rabu (26/1).

Baca Juga

Alirman Sori menjelaskan, prosedur kepulangan dari luar negeri telah melalui prosedur baku yang telah ditentukan oleh pejabat yang berwenang. Salah satunya, setiap warga negara yang pulang dari luar negeri harus dilengkapi dengan hasil negatif tes PCR dari titik keberangkatan.

Alirman Sori juga mempertanyakan aturan karantina wajib selama satu minggu di hotel bagi warga negara yang hasil tesnya negatif.

"Jadi aneh, apalagi mengingat biaya paket karantina yang mahal karena penyelenggara karantina telah membuat paket secara komersial," ucapnya.

Dengan tegas dia mengatakan, hal tersebut justru tidak sesuai dengan tujuan kekarantinaan kesehatan.

"Yang mesti diperhatikan adalah apakah penyelenggaraan karantina di hotel itu dapat dibenarkan, mengingat hotel tidak memiliki fasilitas kesehatan dan kekarantinaan sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2018," tandasnya.

Pertanyaan lain adalah, lanjut Alirman Sori, apakah warga negara yang telah mengikuti karantina selama satu minggu dan hasil tesnya dinyatakan negatif berhak menuntut pengembalian biaya karantina yang telah dibayarkan atau tidak.?

"Mengingat karantina tersebut bukan keinginan warga dan cenderung karena pemaksaan, penyelenggara karantina dapat dikategorikan melakukan pelanggaran HAM," tukas Alirman Sori.

Dia mencontohkan, di Amerika Serikat walaupun di setiap bandara di seluruh negara bagian AS, jutaan orang datang silih berganti, pemerintah AS sama sekali tidak melaksanakan karantina terhadap pengunjung dan warga negara yang datang.

Untuk itu, Alirman Sori kembali mengingatkan pemerintah agar mengevaluasi kembali kebijakan yang dibuat, harus disesuaikan dengan aturan dan masyarakat pasti patuh.

Komentar