DPRD Bakal Gelar RDP dengan Manajemen RSUD Arosuka

Metro- 30-03-2022 23:11
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra. (Dok : Istimewa)

Penulis: Darizon Y

Arosuka, Arunala - Ketua DPRD Kabupaten Solok, Dodi Hendra menyatakan, DPRD Kabupaten Solok akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak RSUD Arosuka terkait sejumlah program dan belanja yang dilakukan pihak RSUD ini selama 2021.

Pasalnya, pihak DPRD kabupaten menduga ada permasalah pada penggunaan keuangan, seperti ventilator dan lain-lain, diduga tidak sesuai dengan aturan.

"Sebagai lembaga pengawas (fungsi kontrol) tentunya kami meminta pendapat secara langsung dari Dirut RSUD Arosuka, DPRD akan mengagendakan RDK dengan pihak RSUD ini," kata Dodi Hendra kepada Arunala.com , Rabu siang (30/3).

Baca Juga

Dodi menyampaikan, DPRD yang dipimpinnya mendapatkan informasi sejumlah program dan belanja yang dilakukan oleh pihak RSUD Arosuka selama 2021 diduga bermasalah.

"Barang yang dibeli dan beberapa program yang dilakukan di RSUD itu diduga dilakukan tanpa melalui mekanisme dan aturan yang ada. Tapi, saya merasa tidak mungkin. Untuk jelasnya, nanti kami di dewan tanyakan lebih dalam lagi saat RDP nanti," ungkap dia.

Namun lanjutnya, bila dalam pembelanjaan di RSUD Arosuka ditemukan ada indikasi masalah, silakan saja pihak terkait untuk seperti BPK memeriksa laporan keuangannya.

"Kami (DPRD, red) tidak ingin ada berita-berita miring menyangkut persoalan di RSUD tersebut," tukas Dodi.

Dia menegaskan, penganggaran berbasis kinerja jelas sangat diperlukan bagi satuan kerja pemerintah daerah yang memberikan pelayanan kepada publik dengan cara me-wiraswastakan pemerintah (enterprising the government) yang telah diatur dalam UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara.

"Selanjutnya, dengan pasal 68 dan pasal 69, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, instasi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas," pungkas Dodi.

Dodi menyebutkan, sebagai tindak lanjut atas peraturan di atas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang menjadi dasar dalam penerapan pengelolaan keuangan bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"Bagi satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif," ungkapnya.

Dodi menambahkan, di samping persoalan dalam pengelolan keuangan negara, juga mendengar kabar karyawan dilingkungan RSUD diduga belum terima gaji.

"Dari informasi didapat sudah tiga bulan karyawan diduga belum terima gaji. Kasihan mendengar belum sepersen pun gaji karyawan dibayarkan. DPRD akan meminta direktur RSUD Arosuka persoalan gaji karyawan. Ini nantinya juga akan dipertanyakan dalam RDP," kata Dodi.

Komentar