Banggar DPRD Sumbar Soroti Keberadaan TPSM

Metro- 10-05-2022 15:23
Tim Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD gelar rapat pembahasan anggaran untuk tahun 2023 di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar, Selasa (10/5). (Dok : Istimewa)
Tim Banggar DPRD Sumbar bersama TAPD gelar rapat pembahasan anggaran untuk tahun 2023 di ruang sidang utama gedung DPRD Sumbar, Selasa (10/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Keberadaan Tim Percepatan Sumbar Madani (TPSM) Pemprov Sumbar dipertanyakan beberapa anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar.

Nada yang menyorot keberadaan TPSM itu mencuat dalam rapat pembahasan lanjutan arah kebijakan anggaran 2023 yang dilakukan DPRD Sumbar bersama TAPD, Selasa (10/5).

Dalam rapat itu, Anggota Banggar DPRD Sumbar Hidayat menyebutkan TPSM dinilai terlalu intervensi dalam jalannya roda birokrasi di lingkungan OPD Pemprov Sumbar.

Baca Juga

"Untuk, saya mau tegaskan lagi pertanyaan saya, dasar hukumnya apa, kenapa TPSM diberikan kewenangan untuk membantu gubernur dalam hal-hal teknis. Ini menjadi pertanyaan bagi kita," kata Hidayat yang juga ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.

Hidayat menarik kesimpulan itu setelah dia sempat mendengarkan penjelasan Ketua Bappeda Sumbar, Medi Iswandi yang pernah mengatakan salah satu fungsi TPSM membantu gubernur dan wakil dalam mengerjakan hal-hal teknis, namun hal tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Hidayat menerangkan pemikirannya, bercermin dari pembentukan tim yang menyerupai TPSM di Ibu Kota Jakarta, mereka hanya sebatas memberikan masukan kepada gubernur, tidak bisa langsung dalam teknis pelaksanaan program kerja OPD. Di sisi lain honor tim yang dibentuk Anies di Jakarta diambil dari upah pungut gubernur.

"Pertanyaannya, TPSM Sumbar gajinya diambil dari mana apakah mereka bekerja sukarela untuk gubernur," tanyanya lagi.

Dia berharap keberadaan TPSM harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menjadi masalah dikemudian hari.

"Jangan aneh-aneh menjalankan pemerintah daerah, TPSM tidak hanya mengintervensi namun juga dirasa mengganggu jalannya roda birokrasi Pemprov," tukas Hidayat.

Sementara itu, anggota Bangga lainnya, Novrizon dari Fraksi Demokrat juga menyoroti keberadaan TPSM itu.

Dia menjelaskan dari informasi yang dia terima keberadaan TPSM telah memberikan tekanan terhadap OPD di lingkungan Pemprov Sumbar.

Bahkan, lanjut Novrizon, mereka (TPSM, red) masuk hingga persoalan internal OPD, bagaimana kedudukan mereka sebenarnya, tidak satu dua kepala OPD yang mengeluhkan hal itu.

"Ini mesti dipertanyakan, di daerah lain ada tim serupa tapi tidak terkesan mengganggu. "Harus dijelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan tim yang beranggotakan sembilan orang ini," kata Novrizon.

Dia mencontohkan pada rapat di Bappeda Sumbar beberapa waktu lalu, rapat itu yang memimpin adalah TPSM, itu sudah tidak benar.

Belum lagi saat pertemuan di Hotel Balairung Jakarta beberapa waktu lalu, dan salah satu dari mereka memaki dengan kasarnya pengelola hotel.

Sementara itu, Sekertaris Provinsi (Sekprov) Sumbar, Hansastri mengungkapkan belum bisa menjelaskan secara rinci keberadaan tim ini, anggota TPSM memang diberikan SK oleh gubernur, namun dengan tugas yang mereka jalani masih belum diketahui dengan seksama. (*)

Komentar