Aduka Nasib Mereka Terkait UU Cipta Kerja

Metro- 23-05-2022 13:54
Puluhan pekerja dari KSPSI Sumbar adukan nasib mereka ke Komisi II DPRD terkait keberadaan UU Cipta Kerja, Senin siang (23/5). (Dok : Istimewa)
Puluhan pekerja dari KSPSI Sumbar adukan nasib mereka ke Komisi II DPRD terkait keberadaan UU Cipta Kerja, Senin siang (23/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala -- Keberadaan Undang-Undang Omnibus Law (Cipta Kerja) terus digugat para pekerja. Pasalnya UU ini dinilai menyengsarakan pekerja.

Kondisi ini lah yang memicu puluhan pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumatera Barat mendatangi kantor DPRD provinsi setempat, Senin siang (23/5).

Kedatangan para pekerja di Sumbar itu menyampaikan aspirasi terkait Undang -- undang Omnibus Law yang disahkan pada 2020 lalu. Mereka menilai Undang-undang Cipta Kerja tersebut bukannya meningkatkan kesejahteraan para pekerja malah membuat sengsara pekerja.

Baca Juga

"Kami berharap pemerintah pusat mencabut kembali undang-undang Omnibus Law. Karena tanpa disadari undang-undang tersebut menurunkan kesejahteraan yang sudah diterima para pekerja sebelumnya," kata ketua DPD KSPSI Sumbar, Ar Sukma Edi di ruang khusus 1 kantor DPRD Sumbar.

Sukma Edi melanjutkan, seharusnya undang-undang yang dimunculkan membuat lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja, sementara kondisi perekonomian semakin sulit.

"Jadi kami berharap kepada bapak-bapak perwakilan kami di DPRD Sumbar agar sesegera mungkin menyampaikan aspirasi kami ini, supaya adanya perhatian pemerintah pusat kepada para pekerja," pintanya.

Sementara, ketua Komisi II DPRD Sumbar, Mokhlasin yang menerima kedatangan para pekerja tersebut sangat mengapresiasi aksi yang digelar oleh KSPSI Sumbar untuk melakukan Judisial Review (JR) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu.

Dimana Undang-Undang itu diputuskan tidak memenuhi azas-azas pembentukan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang no 11 tahun 2011.

"Aspirasi ini sangat bagus, jadi kita sepakat untuk mendorong dan mengawal supaya Undang-undang Cipta Kerja ini dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Mokhlasin.

Terkait adanya pihak perusahaan yang melanggar peraturan terhadap pekerja, Mokhlasin mengatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap institusi yang berwenang.

"Jadi kami dari DPRD, wakil dari masyarakat Sumbar akan lebih meningkatkan pengawasan terhadap Dinas Tenaga Kerja. Saya yakin Dinas Tenaga Kerja mampu menangani masalah tersebut," kata Mokhlasin.

Komentar