Dua Penyelenggara Pemilu di Sumbar Saling Beda Pandangan

Metro- 22-06-2022 16:17
Dua penyelenggara pemilu di Sumbar berikan paparannya tentang potensi kerawanan pemilu 2024 saat FGD, di Padang, Rabu (22/6). (Foto : Arzil)
Dua penyelenggara pemilu di Sumbar berikan paparannya tentang potensi kerawanan pemilu 2024 saat FGD, di Padang, Rabu (22/6). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Dua lembaga penyelenggara pemilu di Sumbar yakni Bawaslu dan KPU, beda pandangan dalam menyikapi potensi kerawanan pemilu 2024 mendatang.

Beda pandangan ini terungkap saat dua penyelenggara pemilu ini berikan materi paparan mereka masing-masing di acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Dit Intelkam Polda Sumbar, di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (22/6).

FGD yang bertemakan "Menakar Potensi Kerawanan Tahapan Pemilu Serentak 2024" ini diikuti berbagai elemen masyarakat.

Baca Juga

Dari paparan versi KPU yang disampaikan Komisioner KPU Sumbar, Izwaryani menyebutkan soal kerawanan pemilu, bisa saja muncul dari beberapa tahapan pemilu yang dilaksanakan KPU.

"Salah satu potensi kerawanan yang bisa memicu konflik yang dirasakan KPU adalah permasalah pengabungan data pemilih berkelanjutan atau menyandingkan data dari DP4 dengan data pemilih terakhir," kata Izwaryani.

Selanjutnya, dalam tahapan pemutahiran data pemilih, Izwaryani mengatakan, KPU dan jajarannya akan pakai metode petugas pendataan harus mendatangi setiap rumah warga dan mendata setiap warga berusia 17 tahun ke atas ikut dimasukan dalam data pemilih.

Dia menambahkan, KPU juga mewaspadai terjadi konflik antarwarga, sehingga hal itu menjadikan pendataan pemilih yang dilakukan KPU tak bisa dilaksanakan.

Kemudian, imbuhnya, soal pendaftaran verifikasi peserta pemilu, misalnya parpol lebih dulu harus ada pengakuan dari Kemenkumham.

Di tahapan penetapan keanggotaan parpol ini juga ada celah konflik, misalnya syarat keanggotaan parpolnya, mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan diantaranya kuota perempuan, keanggotaan parpol itu sendiri dan susunan struktur dari parpol bersangkutan.

Selanjutnya, potensi kerawanan juga bisa muncul pada tahapan pungut hitung, penetapan hasil rekapitulasi pemilu, hingga ke tahapan penetapan calon terpilih.

"Dari semua potensi kerawanan itu, KPU sudah membuat langkah antisipasi (migitasi), agar pemilu tidak alami permasalahan," kata Izwaryani.

Sebaliknya, anggota Bawaslu Sumbar, Vifner menilai cara pandang KPU dalam memetakan kerawanan di tahapan pemilu bisa dikatakan tidak sejalan dengan Bawaslu.

"Antara Bawaslu dan KPU punya cara pandang berbeda dalam konteks keamanan pelaksanaan pemilu. KPU tidak perlu takut jelaskan potensi kerawanan pemilu itu, bahkan perlu diberitahukan ke publik agar potensi kerawanan yang dikhawatirkan KPU itu bisa dicegah secara bersama," kata Vifner.

Bahkan dirinya membantah penjelasan pihak KPU Sumbar bahwa beberapa hal tidak mungkin muncul di tahapan pemilu kali ini.

"Secara konteks memang tidak bisa dilihat, namun di lapangan potensi konflik pemilu cukup banyak peluang terjadinya kerawanan dan juga konflik," ucap Vifner.

Salah satu potensi kerawanan bisa terjadi, sebut Vifner, adalah tahapan pendataan pemilih. Dimana dalam pengamatan atau pencermatan KPU tahapan ini berjalan lancar sehingga tidak ada kendala.

Sebaliknya, sebut Vifner, Bawaslu malah harus mengawasi tahapan ini, sebab ada celah terjadinya kerawanan di sini.

Lebih jauh Vifner menjelaskan, Bawaslu melihat tahapan ini kadang di sub kontrakan pada pihak lain, misalnya Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang bertugas mendata pemilih malah menunjuk orang lain menggantikan diri mereka untuk lakukan pendataan.

"Ini bisa saja disebabkan karena jumlah honor untuk petugas PPDP saat ini sudah naik dari sebelumnya. Akibat dari cara ini apakah pendataan pemilih jadi akurat? Ini yang perlu Bawaslu cermati," kata Vifner.

Dia juga menambahkan, Bawaslu melihat, karena pemilu berhubungan dengan kompetensi politik, maka berpotensi kerawanan yang terjadinya konflik bisa saja muncul, misalnya konflik horizontal.

"Mencermati adanya potensi kerawanan-kerawanan itu, maka tugas Bawaslu mengantisipasi terjadinya konflik tersebut dan berusaha memastikan pemilu berjalan jujur, adil, demokrasi dan lancar," tukas Vifner.

Komentar