Gunakan APBD dan APBN, Badan Publik Wajib Terbuka

Metro- 01-04-2022 20:41
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska ketika jadi pembicara dalam diskusi yang diadakan FJKIP Kota Padangpanjang, Kamis (31/3). (Dok : Istimewa)
Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska ketika jadi pembicara dalam diskusi yang diadakan FJKIP Kota Padangpanjang, Kamis (31/3). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padangpanjang, Arunala - Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nofal Wiska menjelaskan, Semua lembaga gunakan uang rakyat di APBD atau APBN itu adalah badan publik. Maka dari itu, badan publik ini wajib menjalankan perintah UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP).

Ini disampaikan Nofal saat menjadi pembicara dalam diskusi dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Kota Padangpanjang, di tempat rekreasi Mifan di Kota Serambi Mekah itu, Kamis sore (31/3).

"Jadi, bagi masyarakat tidak rumit sebenarnya mengetahui lembaga itu badan publik menjadi objek UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," kata Nofal.

Baca Juga

Selain badan publik yang gunakan uang dari APBD dan APBN, jelasnya, ada juga lembaga yang wajib terapkan KIP, seperti lembaga yang mengumpulkan sumbangan kepada masyarakat atau menerima dana asing.

Dalam diskusi yang dimoderatori Rifnaldi saat sebelum dilakukannya pelantikan FJKIP Padangpanjang itu, Nofal juga mengatakan Pers dan Keterbukaan Informasi Publik seperti dua sisi mata uang, pers adalah penggedor badan publik yang tertutup.

"Wartawan untuk membuka informasi publik pakai UU Pers tapi bisa jadi warga masyarakat menggunakan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ujar Nofal lagi.

Bedanya kata Nofal, pers bekerja menyampaikan informasi badan publik dikejar deadline, sedangkan kalau informasi publik diminta berdasarkan UU 14 tahun 2008 ada rentang waktu.

Permohonan informasi 10 hari kerja bagi badan publik menjawab atau memberikan informasi publik, bisa diperpanjang 7 hari kerja, tapi diberitahu secara tertulis ke pemohon.

"Jika tak dijawab atau dijawab tidak puas maka pemohon mengajukan keberatan ke atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID), waktunya 30 hari kerja, tak diacuhkan juga maka pemohon berhak menyengketakan badan publik itu ke Komisi Informasi," ujar Nofal Wiska. (*)

Komentar