Perda KIP Jadikan Fungsi PPID lebih Optimal

Metro- 19-07-2022 21:17
Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)
Anggota DPRD Sumbar, Muhammad Nurnas. (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Sosok penggerak lahirnya Perda No.17/2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Pemprov Sumbar, Muhammad Nurnas mengaku keberadaan Perda KIP itu merupakan babak baru bagi Sumbar di sisi keterbukaan informasi.

"Perda ini juga akan memaksimalkan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam pelayanan informasi publik di lingkup Pemprov Sumbar," kata Nurnas kepada media seusai rapat paripurna penetapan Perda KIP, di DPRD Sumbar, Senin (19/7).

Lahirnya perda ini, sebut Nurnas, karena kegundahan dirinya melihat PPID yang ada di Sumbar sekadar jadi "lampu togok" saja.

Baca Juga

"Dengan Perda KIP ini, ke depan tidak ada cerita lagi, PPID harus memiliki peran dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel," ujar Nurnas lagi.

Dia juga mengingatkan, di Perda KIP ini ada sanksi yang bisa diberikan kepada badan publik yang tidak menjalankan alur dan layanan keterbukaan informasi publik dan juga ada reward-nya.

Kemudian, lanjutnya, dalam perda ini tujuannya juga untuk melindungi badan publik itu sendiri, sekaligus melindungi pak Sekprov agar tidak terjebak sebagai tersangka dalam pidana informasi sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008.

Nurnas juga meminta Dinas Kominfotik Sumbar untuk segera menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjelaskan secara teknis Perda KIP ini agar bisa secepatnya diimplementasikan.

"Setidaknya jelang enam bulan ke depan, Pergub itu harus ada, jangan lewat dari waktu itu. Kecendrungan yang saya lihat, pemprov kerap terlambat untuk membuat sebuah pergub sehingga perda tidak berjalan maksimal," tegas Nurnas.

Untuk Komisi Informasi (KI) Sumbar, Nurnas meminta untuk lebih aktif lagi dalam membantu pemerintah, karena pengawalan terhadap perda ini salah satunya adalah tugas KI Sumbar.

"KI Sumbar harus mampu berperan dan menyinkronkan kegiatan dengan Perki 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Ingat, perda ini merupakan aturan yang penting dan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," pungkas Nurnas.

Komentar