Majelis Hakim Tolak Permohonan PH Muzni Zakaria

Metro-399 hit 10-06-2020 19:54
Terdakwa Muzni Zakaria usai jalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Rabu (10/6). (Foto : Can)
Terdakwa Muzni Zakaria usai jalani sidang pertama di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang, Rabu (10/6). (Foto : Can)

Penulis: Can | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Baru ikuti sidang pidana perdana, Penasehat Hukum (PH) terdakwa Bupati Solok Selatan non aktif Muzni Zakaria, David Fernando Cs minta kepada majelis hakim yang menyidangkan kliennya untuk mengubah status tahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan kota.

Kontan saja hal itu langsung ditolak dengan tegas oleh Yoserizal selaku Ketua Majelis Hakim yang sedang menyidangkan terdakwa dalam perkara dugaan suap proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, dan pembangunan jembatan Ambayan yang diterima dari pengusaha atas nama Muhammad Yamin Kahar dalam sidang yang digelar di PN Klas 1A Padang, Rabu (10/6).

"Tahanan kota tidak bisa dikabulkan tetap tahan rutan. Namun ke rutan Anak Aie mungkin tidak bisa dan kalau ditempatkan di Rutan Muaro dan Polda diserahkan kepada Jaksa," ujar Ketua Hakim, Yoserizal, didampingi dua Hakim anggota lainnya yank M Takdir dan Zalekah.

Baca Juga

Sementara, David Fernando dan rekan-rekan PH terdakwa menyampaikan permohonan status tahanan rutan menjadi tahanan kota itu karena klien mereka memiliki riwayat sakit jantung dan tidak mungkin ditahan di Lapas Polda Sumbar.

Kemudian, lanjut David, kliennya dalam persidangan selanjutnya akan bersifat kooperatif.

"Demi kelancaran persidangan, bahwasanya kapasitas Lapas Polda Sumbar terlalu banyak, apalagi klien kami ini juga memiliki riwayat penyakit dan sudah dipasang ring pada jantungnya," sebut David.

Dikatakan David, majelis hakim diminta untuk memindahkan terdakwa ke Lapas Muaro agar kondisinya bisa stabil demi kelancaran proses persidangan selanjutnya.

"Untuk permohonan itu memang telah kami sampaikan dan tinggal proses administrasinya saja," tutupnya.

Kemudian menyangkut dakwaan yang didakwakan pada kliennya, David menerangkan beberapa dakwaan dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK tersebut dinilai belum sepenuhnya benar, artinya keterangan-keterangan didapat mesti harus diuji terlebih dulu.

"Salah satu keberatan kami yakni terkait penerimaan uang Rp3,2 miliar dari Muhammad Yamin Kahar itu adalah hubungan keperdataan yaitu perjanjian pinjam meminjam dan itu secara yuridis formal bisa kami pertangungjawaban," sebut David.

Pinjam meminjam itu, terang David, ada akta perjanjian antara kliennya dengan Muhammad Yamin Kahar yang berencana mau jual beli tanah, karena yang bersangkutan (Muhammad Yamin Kahar) berkeinginan untuk membangun rumah di Solok Selatan.

"Kami akan membuktikan itu semua dengan menghadirkan saksi-saksi. Menanggapi dakwaan jaksa, kami keberatan dan akan mengajukan eksepsi," kata David.

Sebaliknya, Majelis Hakim menerima keberatan tim Penasehat Hukum untuk mengajukan eksepsi dan mempersilahkan untuk menyiapkan berkas eksepsinya.

"Sesuai permintaannya, sidang dilanjutkan pada Rabu (17/6) mendatang dengan agenda pembacaan eksepsi," tutup Yoserizal.

Komentar