Netralitas ASN Dibahas dalam Rakor Bawaslu dan Kepala Daerah

Metro- 18-10-2022 20:14
Gubernur Mahyeldi bersama pimpinan Bawaslu Sumbar saat menghadiri rakor menyangkut netralitas ASN di Padang, Selasa (18/10). (Foto : Arzil)
Gubernur Mahyeldi bersama pimpinan Bawaslu Sumbar saat menghadiri rakor menyangkut netralitas ASN di Padang, Selasa (18/10). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar mengajak para kepala daerah di Sumbar untuk komit menerapkan aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ada di daerah mereka masing-masing.

Ini mengingat akan dilaksanakannya pemilu dan pilkada serentak 2024 nanti. Dan komitmen menjaga netralitas ASN itu diaplikasikan dengan bentuk penandatanganan nota bersama para kepala daerah yang disaksikan langsung Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Bawaslu di salah satu hotel di Padang, Selasa (18/10).

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni menyebutkan, dilihat dari segi kewenangannya, Bawaslu memang ada diamanatkan lakukab proses pengawasan menyangkut netralitas ASN di menghadapi pesta demokrasi sesuai Peraturan Bawaslu dan Undang-undang.

Baca Juga

"Pasalnya, dalam pengawasan Bawaslu Sumbar pada pemilu terakhir, potensi pelanggaran netralias ASN cukup tinggi. Itu dilakukan oleh personal mereka. Makannya dalam proses penanganan atau pun pencegahan pelanggaran netralias ASN pada pemilu dan pilkada 2024 nanti, Bawaslu perlu kerjasama pemerintah dan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya, mengingat Bawaslu miliki tenaga terbatas dalam hal pengawasan," kata Alni.

Untuk itu, sambung Alni, dengan adakan SKB pencegahan dan penindakan pelanggaran netralitas ASN, yang ditandatangani bersama antara Bawaslu RI, KemenPAN RB, Kemendagri, KASN dan BKN ini akan bisa meminimalisir munculnya pelanggaran netralitas ASN itu.

"Sedangkan bagi Bawaslu Sumbar, dengan digelarnya rapar koordinasi dengan kepala daerah se Sumbar, tentang netralitas ASN ini akan jadi salah satu solusi berkurang atau tidak terjadinya pelanggaran yang melibatkan para ASN tersebut," imbuh Alni.

Alni berharap efektivitas dari SKB ini bisa dilaksanakan karena bukan hanya di pemilu 2024 ini saja tapi akan berlangsung hingga pelaksanaan pilkada serentak 2024.

Sedangkan, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin menyampaikan mengingat masih banyaknya temuan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pemilu dan Pilkada. Karnalis menerangkan, pada Pemilu 2019, terdapat 27 ASN yang melakukan pelanggaran terhadap netralitasnya dan pada Pilkada Serentak 2020, terdapat 71 ASN yang melanggar netralitas sebagai ASN.

"Berangkat dari kondisi itu, maka Bawaslu Sumbar merasa penting melakukan rakor dengan kepala daerah dalam mewujudkan netralitas ASN dalam pemilu," ujar Karnalis.

Komentar