Sumbar Susun Ranperda Perlindungan Hukum Petani Hutan

Metro- 28-10-2022 19:41
Wagub Audy Joinaldy bersama Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi dan akademisi Unand Syofiarti, serta kepala UPT KLHK se- Sumbar di acara diseminasi kehutanan, di Padang, Jumat (28/10). (Dok : Istimewa)
Wagub Audy Joinaldy bersama Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi dan akademisi Unand Syofiarti, serta kepala UPT KLHK se- Sumbar di acara diseminasi kehutanan, di Padang, Jumat (28/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Derizon Yazid

Padang, Arunala.com - Dinas Kehutanan Sumbar menggelar diseminasi informasi dan penjaringan masukan dari berbagai stakeholder kehutanan dalam rangka menyusun rancangan peraturan daerah guna melindungi para petani hutan, di Padang, Jumat (28/10).

Kegiatan itu berhubungan dengan program Perhutanan Sosial yang merupakan sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat.

Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy yang membuka acara ini menyampaikan, dalam meningkatkan sinergitas bermasyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan, perlu dibuat peraturan-peraturan sebagai wadah bagi norma-norma yang ada di masyarakat.

Baca Juga

Urgensi peraturan ini kata Audy, salah satunya juga berangkat dari luasnya wilayah hutan di Sumbar.

Dari keseluruhan wilayah Sumbar, 54,4 persen diantaranya didominasi oleh hutan. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan bagi pergerakan roda pertumbuhan ekonomi.

"Jadi 54,4% daratan kita itu kawasan hutan, baik itu hutan lindung atau sebagainya. Potensi hutan bisa kita manfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum bagi masyarakat yang diatur dalam peraturan daerah yang diinisiasi Dinas Kehutanan Provinsi," ucap Audy lagi.

Audy menilai, dibentuknya aturan sebagai payung hukum bagi petani hutan ini, memerlukan masukan dari masyarakat, agar pengelolaan hutan sosial sebagai penunjang ekonomi berjalan sinergis dengan upaya pelestarian lingkungan.

Sedangkan Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Yozawardi menjelaskan, adanya inisiatif penyusunan Ranperda ini, sangat membutuhkan masukan dan perencanaan bersama dari berbagai pihak terkait.

"Tentu saja ini membutuhkan bantuan dari pihak-pihak terkait untuk memperkuat dan mempertajam rancangan dalam meningkatkan produktivitas di kawasan hutan," tuturnya.

Dia menambahkan, keterlibatan dan integrasi pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten kota maupun nagari dan desa dalam pemberdayaan masyarakat yang berada di sekitar hutan sosial menurutnya betul-betul diperlukan.

Acara desiminasi menyangkut Perhutanan Sosial yang diadakan Dinas Kehutanan Sumbar ini mengangkat tema "Semarak dan Masukan Muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hutan Sosial".

Kegiatan ini pun melibatkan Akademisi Universitas Andalas Syofiarti, Kepala-kepala OPD Prov. Sumbar, dan kepala UPT KLHK se- Sumbar. (*)

Komentar