Memetakan Kerawanan Pemilu melalui IKP

Metro- 16-11-2022 05:27
Staf Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinto Amarta Wiguna bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet diskusikan soal IKP 2024, Selasa sore (15/11). (Foto : Arzil)
Staf Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinto Amarta Wiguna bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet diskusikan soal IKP 2024, Selasa sore (15/11). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Limapuluh Kota, Arunala.com - Jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se Sumbar diminta untuk segera menyusun atau mendata Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024.

Hal itu ditujukan agar dengan adanya IKP 2024 itu, pihak Bawaslu bisa memetakan dan sekaligus membuat upaya pencegahan jika muncul beberapa persoalan yang bersinggungan dengan tahapan pemilu dan juga tahapan pemilihan kepala daerah.

Seperti yang terungkap dari pembicaraan staf Bawaslu Sumbar, Rinto Amarta Wiguna dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota, Ismet saat lakukan sosialisasi IKP 2024 di Bawaslu kabupaten itu, Selasa (15/11).

Baca Juga

Dalam pertemuan itu, Ismet mengaku, pihaknya mengumpulkan sejumlah data indeks kerawanan dari berbagai pihak yang dijadikan sebagai sumber data bagi Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota.

"Baru KPU, pihak kepolisian dan tentunya Bawaslu sendiri yang telah kami diambil datanya, dan kini sedang berjalan pengumpulan data BPBD Kabupaten Limapuluh Kota," kata Ismet.

"Menyangkut data IKP dari unsur media, rencananya Kamis lusa akan dikumpulkan," imbuhnya.

Dia memprediksi data IKP dari unsur media yang bakal banyak, misalnya pemberitaan menyangkut rawan non bencana alam seperti adanya zona merah akibat pandemi Covid-19, sehingga ada tahapan pemilu lalu yang sempat tertunda.

"Belum lagi adanya pemberitaan menyangkut suasana pemilihan di salah satu TPS yang berujung dengan pemungutan suara ulang (PSU), termasuk juga pemberitaan menyangkut adanya DKPP," ujar Ismet.

Ismet menjelaskan data dari unsur pers ini bisa diminta langsung kepada rekan media itu atau pun bisa melalui link berita yang mereka publikasikan.

Sementara, Rinto menjelaskan, Bawaslu Sumbar menginginkan setiap Bawaslu kabupaten kota untuk segera menuntaskan pembuatan IKP 2024 ini.

"Pasalnya pada tanggal 22 November ini, akan segera dilakukan Bawaslu Sumbar ke Bawaslu RI," kata Rinto.

Komentar