Gubernur Minta Usaha Jasa Konstruksi Wajib Milik Sertifikasi

Metro- 05-12-2022 16:59
Gubernur Sumbar, Mahyeldi berikan arahan pada badan usaha jasa konstruksi dalam rakor koordinasi dan sinkronisasi jasa konstruksi, di Padang, Senin (5/12). (Dok : Istimewa)
Gubernur Sumbar, Mahyeldi berikan arahan pada badan usaha jasa konstruksi dalam rakor koordinasi dan sinkronisasi jasa konstruksi, di Padang, Senin (5/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Derizon Yazid

Padang, Arunala.com - Gubernur Sumbar, Mahyeldi meminta setiap badan usaha jasa konstruksi di Sumbar wajib memiliki sertifikat badan usaha dan sertifikat kompetensi kerja.

"Kewajiban itu tertuang dalam UU No.2/2017 jasa konstruksi," kata Mahyeldi saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan jasa konstruksi dan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha, di Padang, Senin (5/12).

Mahyeldi menyebut, ketersediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dan terintegrasi di LPJKN untuk Wilayah Sumbar berjumlah 12.371 orang, sedangkan Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) di Sumbar sebanyak 140.000 orang.

Baca Juga

"Demi meningkatkan tenaga ahli yang kompeten dan bersertifikat perlu dilakukan Edaran Gubernur tentang kewajiban penggunaan tenaga kerja konstruksi bersertifikat," tukas Mahyeldi.

Dirinya menyampaikan, target pembangunan infrastruktur berupa check dam, embung, dan perkuatan tebing, dan irigasi.

Untuk mewujudkan pembenahan tersebut, menurut Mahyeldi sangat penting memberikan sertifikat tenaga kerja bagi penyedia jasa konstruksi.

"Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan tenaga kerja yang betul-betul kompeten, yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja," imbuhnya.

"Diharapkan melalui rapat koordinasi ini, strategi dan upaya percepatan sertifikasi dapat terlaksana dengan baik," lanjut Mahyeldi.

Sementara, berdasarkan laporan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Konstruksi Sumbar, Fathol Bari juga menyebutkan rakor ini diadakan untuk membantu mengidentifikasi berbagai isu dan solusi dari permasalahan pelaksanaan jasa konstruksi.

Komentar