Selain Strategis, Juga Saling Mengisi

Metro- 15-12-2022 21:00
Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra bersama para komisioner dan instansi terkait saat peluncuran Bakohumas KPU Kota Padang, Kamis sore (15/12). (Foto : Arzil)
Ketua KPU Padang, Riki Eka Putra bersama para komisioner dan instansi terkait saat peluncuran Bakohumas KPU Kota Padang, Kamis sore (15/12). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - KPU Kota Padang resmi luncurkan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas), Kamis sore (15/12) di salah satu hotel berbintang di Kota Padang.

Keberadaan Bakohumas ini selain mengikuti permintaan KPU RI, lembaga ini juga diharap menjadi wadah saling meningkatkan koordinasi pihak KPU dengan instansi, Forkopimda dan stakeholder kota setempat.

Dilihat dari segi fungsinya, kata Ketua KPU Kota Padang, Riki Eka Putra, Bakohumas yang dibuat ini menambah kualitas koordinasi dan sosialisasi.

Baca Juga

"Jadi begini, kalau sebelumnya koordinasi KPU secara kelembagaan dengan pemangku kebijakan di Pemko Padang dan Forkopimda cuma melalui pimpinan saja. Seperti KPU dengan Kapolres, KPU dengan Dandim, dengan wali kota dan unsur pimpinan daerah. Tapi dengan adanya Bakohumas ini, tim dari masing-masing instansi ini bisa juga kolaborasi sehingga lebih kuat harapannya begitu," ungkap Riki Eka Putra ketika ditanya Arunala.com , setelah peluncuran Bakohumas KPU Kota Padang itu.

Menyinggung bahwa ada koordinasi yang kurang sebelumnya dengan masing-masing instansi, Riki menyebutkan hal itu bisa saja ada.

"Kalau kami lihat, dari hasil evaluasi beberapa tahapan pemilu sebelumnya, itu ada beberapa sektor yang mungkin kurang terjangkau oleh KPU, makanya Bakohumas ini bisa mengisi kekurangan yang ada itu," tukas Riki.

"Jadi artinya, selain peran Bakohumas yang kami luncurkan itu sangat strategis bagi KPU, juga saling mengisi beberapa kekurangan yang kami rasakan selama ini, terlebih menyangkut soal Informasi kepemiluan," imbuhnya.

Dia juga menambahkan, keberadaan Bakohumas ini juga diharapkan bisa memberikan informasi yang jelas menyangkut pelaksanaan pemilu nanti.

"Sebab, saya merasa pemilu 2024 bukanlah pemilu yang ringan. Konsekuensi dari tahapannya, KPU harus siapkan logistik pemilu misalnya surat surat pemilihan yang kalau dilihat pada pemilu 2024 ada lima jenis surat suara," paparnya.

Kemudian, tahapan pemilu kali ini juga menambah volume dari beban kerja yang akan dilakukan KPU dan hal lainnya yang berhubungan dengan kepemiluan.

"Melihat dari tugas yang akan kami lakukan itu untuk menyiapkan pemilu, maka saya sangat berharap dengan adanya Bakohumas ini bisa tercipta kolaborasi dan saling bantu dengan tiap instansi di Kota Padang ini terkait dalam menyikapi isu pemilu dan pilkada maupun isu menyangkut teknis pelaksanaan pemilu iru sendiri, sehingga dengan koordinasi dan kolaborasi itu, pemilu lancar dilaksanakan," harap Riki.

Ditanya juga jika instansi maupun stakeholder tidak atau kurang berikan respon untuk kolaborasi, sementara Bakohumas sudah dibuat, bagaimana KPU menyikapinya?

Riki menjelaskan, untuk Bakohumas itu tidak ada aturan baku, tidak ada paksaan dan tidak ada kewajiban dari masing-masing instansi itu untuk melakukan sesuatu terhadap instansi lainnya.

"Jadi, Bakohumas ini dibangun dengan kesadaran bahwa kita harus kerjasama. Sebaliknya ada isu-isu dalam penyelenggaraan pemilu yang butuh dikelola secara bersama," jelas Riki lagi.

Dia mencontohkan jika KPU tidak melihatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) apa yang akan terjadi.

"Pada hal, dinas ini adalah pemangku utama KPU terkait dengan pemutahiran data pemilih. Makanya disini Disdukcapil harus terlibat, khusus untuk konten atau materi yang terkait data pemilih dan data kependudukan," pungkas Riki Eka Putra.

Komentar