Persoalan PPDB 2020 dan BLT Jadi Perhatian Dewan

Metro-128 hit 29-06-2020 21:53
Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar, Hidayat saat bersama masyarakat dan anggota IWO Sumbar saat lakukan reses sidang kedua tahun 2020, Senin (29/6). (Dok : Istimewa)
Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Sumbar, Hidayat saat bersama masyarakat dan anggota IWO Sumbar saat lakukan reses sidang kedua tahun 2020, Senin (29/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala - Kisruh seputar proses Penerimaan Peserta Didik (PPDB) 2020 untuk SMA dan SMK se-Sumbar, serta pola penanganan Covid-19, sekaligus upaya peningkatan ekonomi masyarakat terdampak pandemi, jadi tujuan penting dari reses Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Hidayat di Kota Padang yang menjadi Daerah pemilihannya (Dapil), Senin (29/6).

Soalnya dia mendapat informasi masyarakat Kota Padang, persoalan mulai BLT bagi masyarakat terdampak Covid-19 hingga permasalahan PPDB untuk SMA dan SMK secara online yang dilakukan Dinas Pendidikan Sumbar beberapa hari lalu mengalami masalah, sehingga banyak orang tua siswa peserta PPDB kecewa bercampur kesal.

"Rasa kecewa dan kesal masyarakat tentang hal-hal itu seperti BLT dan PPDB dapat saya rasakan. Untuk itu, saya turun ke masyarakat untuk menampung aspirasi soal itu, dan kini saya juga lakukan monitor PPDB 2020 yang kini dilaksanakan Disdik Saat," ungkap Hidayat kepada masyarakat dan juga media di Sekretariat Ikatan Wartawan Online (IWO) Sumbar, di Kompleks GOR Agus Salim Padang, di hari yang sama.

Baca Juga

Saat berada di Sekretariat IWO Sumbar itu, Hidayat mengaku kehadirannya di tempat itu sebagai bagian dari menjemput aspirasi langsung ke masyarakat melalui kegiatan reses pada masa sidang kedua tahun 2020.

Dalam pertemuan itu, tampaknya persoalan PPDB 2020 yang sangat disorot Hidayat. Soalnya situs atau aplikasi PPDB 2020 yang sebelumnya dibuat Disdik Sumbar itu banyak dikeluhkan masyarakat, karena sistem penerimaan sangat tidak efesien dan situs tidak juga terbuka.

"Saya tegaskan kembali, Pemprov Sumbar jangan main-main dengan kebutuhan masyarakat, khususnya kebutuhan pendidikan. Dimana penerimaannya melalui online, tapi programnya tidak juga lancar," tegas Hidayat.

Kemudian menyangkut bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19, Hidayat menyebutkan, pihak DPRD Sumbar akan mencarikan solusinya.

"Ada beberapa opsi dibuat di dewan, diantaranya memberikan pinjaman lunak pada masyarakat melalui APBD dan kami akan coba membahasnya di APBD perubahan nanti serta yang lebih penting mencari bagaiman teknisnya," ulas Hidayat.

Dia juga menambahkan, masa reses merupakan kewajiban bagi seluruh anggota DPRD, ini merupakan wadah bagi anggota dewan untuk menyerap, mendengar dan menghimpun aspirasi dari masyarakat yang nanti akan dikaji secara kelembagaan.

Pernyataan Hidayat tersebut mendapat sambutan positif dari yang hadir, dan akan mendukung semua kegiatan positif dari kunjungan masa reses anggota DPRD tersebut.

Akademisi Unand yang juga hadir dalam pertemuan itu, Ilham Adelano Azre menyebutkan, aspirasi masyarakat memang amat perlu diperjuangkan, agar tidak terjadi gejolak sosial ditengah-tengah masyarakat.

"Apa yang dilakukan anggota dewan ini untuk memanfaatkan reses masa sidang kedua ini sangat perlu diapresiasi, karena ini merupakan sebuah kewajiban seorang anggota dewan memperjuangkan aspirasi masyarakat," sebut Azre.

Ditambahkannya, dengan turun dan bertemu berbagai pihak, Hidayat akan tahu kalau saat ini Kota Padang juga sedang bermasalah dalam BLT, karena salah perhitungan.

"Kalau Hidayat bisa memperjuangkan BLT provinsi, maka ia juga berkewajiban mendorong agar Kota Padang juga melakukan hal yang sama," tegas Azre.

Komentar