Supardi: Pemprov Didorong Intens Koordinasi ke Kemendagri

Metro- 27-12-2022 14:33
Ketua DPRD, Supardi serahkan hasil hasil reses anggota dewan kepada Sekprov Sumbar, Hansastri pada rapat paripurna, Selasa siang (27/12). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD, Supardi serahkan hasil hasil reses anggota dewan kepada Sekprov Sumbar, Hansastri pada rapat paripurna, Selasa siang (27/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala.com - Jelang tutup tahun 2022 ini, DPRD Sumbar menggelar rapat sidang paripurna penyampaian laporan reses anggota masa persidangan pertama 2022, Selasa (27/12).

Selain itu, rapat yang diselenggara di ruang sidang utama DPRD Sumbar tersebut juga menjadi penanda pembukaan masa persidangan kedua tahun 2022/2023.

Rapat tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Sumbar, Supardi didampingi wakil ketua Irsyad Safar. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri oleh Sekprov Sumbar, Hansastri mewakili gubernur.

Baca Juga

Di rapat itu, Ketua DPRD Supardi menyampaikan, sesuai kedudukan Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dan juga sebagai wakil masyarakat di DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka DPRD berkewajiban untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya sebagai salah satu bentuk perwujudan representasi setiap Anggota DPRD yang telah dipilih oleh masyarakat.

"Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing anggota dewan pada waktu pelaksanaan reses, merupakan amanat yang harus diperjuangkan oleh anggota dewan dalam kapasitasnya sebagai perwakilan masyarakat di lembaga Dewan yang terhormat ini," tegas Supardi.

Mengenai masa persidangan pertama 2022/2023, pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tersebut telah berlangsung dengan sangat dinamis dan demokratis dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun belum seluruhnya memperoleh target akhir seperti yang diharapkan.

Selanjutnya, terkait dengan Ranperda APBD 2023, lanjut Supardi, pihak DPRD Sumbar sampai hari ini belum lagi menerima hasil evaluasi dari Kemendagri.

"Agar tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan APBD 2023, maka DPRD mendorong Pemprov Sumbar untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan Kemendagri, kiranya hasil evaluasi Ranperda APBD 2023 dapat diterima DPRD dalam waktu dekat," kata Supardi.

Supardi menambahkan, pada masa persidangan Kedua Tahun 2022/2023 yang akan dimulai dari tanggal 28 Desember sampai 27 April 2023 nanti terdapat beberapa agenda utama diantaranya penyelesaian 3 ranperda yaitu ranperda tentang Tanah Ulayat, Ranperda tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana serta mempercepat kegiatan lainnya baik penyelesaian target Propemperda tahun 2023, serta melakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan tehadap calon angota Komisi Informasi (KI) Sumbar masa jabatan 2023-2027.

"Untuk itu saya harapkan kepada Pemprov Sumbar menyiapkan semua dokumen terkait dan menyampaikannya tepat waktu kepada DPRD, sehingga pembahasan dan penetapannya sesuai dengan skedul yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," tegas Supardi.

Komentar