Pengusul Interpelasi Minta segera Agendakan Paripurna

Metro- 04-01-2023 19:56
Gedung DPRD Padang di Jalan Sawahan, Kota Padang. (Dok : Istimewa)
Gedung DPRD Padang di Jalan Sawahan, Kota Padang. (Dok : Istimewa)

Penulis: Fajril

Padang, Arunala.com - Sepuluh anggota DPRD Padang menyampaikan permohonan pengajuan hak interpelasi terhadap wali kota Padang kepada pimpinan DPRD Padang pada Senin (2/1) lalu.

Kini, para pengusul hak interpelasi menunggu langkah selanjutnya dari pimpinan DPRD Padang terkait usulan pengajuan hak interpelasi.

Diketahui, inisiator hak interpelasi itu berasal empat fraksi. Yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat dan Gabungan Fraksi Persatuan Berkarya NasDem.

Baca Juga

"Kita berharap DPRD melalui badan musyawarah DPRD Padang segera mengagendakan paripurna interpelasi. Seandainya DPRD menyetujui hak interpelasi itu dalam paripurna, maka wali kota Padang akan dipanggil secara resmi," kata anggota DPRD Padang yang juga pengusul hak interpelasi, Djunaidy Hendry, kepada Arunala.com , hari ini (4/1).

Ia menjelaskan pengajuan hak interpelasi dilakukan di antaranya untuk meminta keterangan kepada Wali Kota (Wako) Padang, kenapa sampai sekarang nama calon Wakil Wali Kota (Wawako) Padang belum juga dimasukkan ke DPRD Padang.

Padahal, kata dia, DPD PKS sudah menyerahkan nama. Begitu juga PAN yang merupakan partai tempat bernaung wali kota sudah menyerahkan nama.

"DPD PKS Padang sudah memasukkan usulan bakal calon wakil wali kota yaitu H Hendri Susanto. Begitu juga DPD PAN juga sudah mengumumkan nama Ekos Albar," sebutnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani mengatakan pengajuan hak interpelasi ini untuk mempertanyakan kekosongan kursi Wakil Wali Kota Padang. Apalagi peran wakil wali kota dibutuhkan untuk kemajuan Kota Padang.

"Akan segera kita agendakan. Kami sebagai pimpinan sesuai keinginan teman-teman, bagaimana kekosongan wawako ini bisa kita pertanyakan. Kenapa ini berlarut-berlarut, sementara ini dibutuhkan untuk kemajuan masyarakat," ujar Syafrial Kani.

Apakah hak interpelasi ini diperlukan karena jabatan Wawako Padang hanya tinggal satu tahun lagi? Syafrial Kani mengatakan dewan tidak membahas perlu atau tidak, namun ini berkaitan masalah konstitusi.

"Bagi kita berkaitan permasalahan rakyat tidak pernah memikirkan waktu, yang penting bagaimana kita memberikan yang terbaik," kata Syafrial Kani.

Sekadar diketahui, DPRD mempunyai hak. Yakni hak interpelasi, adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada wali kota, baik secara lisan maupun tertulis, mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan Hak Menyatakan Pendapat, adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Komentar