4 Senator Sumbar Desak Otonomi Daerah Dikembalikan

Metro- 10-01-2023 08:30
Empat anggota DPD RI dapil Sumbar masing-masing Emma Yohanna, Muslim M Yatim, Leonardy Harmainy dan Alirman Sori seusai sidang paripurna DPD RI, Senin (9/1). (Dok : Istimewa)
Empat anggota DPD RI dapil Sumbar masing-masing Emma Yohanna, Muslim M Yatim, Leonardy Harmainy dan Alirman Sori seusai sidang paripurna DPD RI, Senin (9/1). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala.com - Empat orang anggota DPD RI dapil Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan laporan kegiatan daerah mereka pada sidang paripurna DPD RI, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Senin (9/1).

Ada beberapa hal terkait aspirasi daerah, yang disampaikan para senator asal Sumbar ini, dalam sidang paripurna DPD RI kali ini.

Senator Alirman Sori yang dihubungi Arunala.com pada Senin malam (9/1), membenarkan ada sejumlah hal yang disampaikan empat anggota DPD RI dapil Sumbar, termasuk dirinya kepada pimpinan sidang paripurna DPR RI itu.

Alirman Sori menyebutkan, dirinya jadi juru bicara mewakili tiga Senator Sumbar lainnya yakni Emma Yohanna, Muslim M Yatim, Leonardy Harmainy dalam sidang hari itu.

Dia memaparkan, selama satu bulan penuh kegiatan di daerah, empat senator dapil Sumbar ini mendapatkan bebagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Sumbar kepada mereka.

"Adapun aspirasi yang kami sampaikan dalam sidang paripurna itu berangkat dari apa yang dirasakan masyarakat Sumbar secara umum, diantaranya soal makin menjauhnya otonomi daerah dari konsep desentralisasi, karena secara perlahan tapi pasti desentralisasi sudah bergeser dalam praktik menjadi resentralisasi," ungkap Alirman Sori.

Putra asal Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) ini mengatakan, beberapa produk hukum yang dilahirkan cenderung merampas kembali kewenangan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

"Ibaratnya, otonomi daerah hanya tinggal kerangka, tetapi isinya sudah tidak ada lagi," katanya.

Alirman Sori mencontohkan, kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, adalah bentuk ketidakpercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, karena kedua undang-undang ini mengkriminalisasi desentralisasi atau otonomi daerah.

Kelahiran undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang Minerba, lanjut Alirman Sori, semakin membatasi ruang gerak para gubernur, bupati dan wali kota sebagai kepala daerah.

"Soalnya, hampir semua kewenangan kepala daerah ditarik ke pusat, sehingga kepala daerah hanya bisa menjalankan tugas runtinitas bersifat administrasi pemerintahan daerah," tukas mantan Ketua DPRD Pessel ini.

Dia melanjutkan, hal lain yang menjadi sorotan tajam empat senator Sumbar dalam laporan kegiatan daerah di sidang paripurna itu adalah, saat ini daerah semakin tidak berdaya adalah atas kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Sebab, dalam kebijakan keuangan, daerah sangat dikeluhkan, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) terasa Dana Alokasi Khusus (DAK), karena DAU (APBD) sudah ditentukan langsung penggunaannya oleh pemerintah pusat.

"Daerah hanya menjalankan saja dan daerah tidak bisa berimprovisasi menggunakan DAU atau APBD sesuai kebutuhan daerah," ujar Alirman Sori.

Hal lainnya yang menjadi keluhan cukup serius di daerah, sebut Alirman Sori, adalah rincian penggunaan APBN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021. Dia menjelaskan, sesuai ketentuan pasal 5 ayat (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan penggunaan untuk: a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan d. Program sektor prioritas lainnya.

"Melihat rinciannya, hanya 32% (tiga puluh dua persen) pemerintah desa dapat mengelola penggunaan dana desa dan sisa 32% untuk keperluan pembiayaan administrasi perkantoran ATK dan honor perangkat desa, dan tidak membuat kebijakan untuk pembangunan berupa fisik untuk peningkatan perekonomian masyarakat, suatu keniscayaan," tukas dia.

Alirman Sori melanjutkan, melihat berbagai persoalan yang ada di daerahnya, empat senator Sumbar termasuk dirinya merekomendasikan kepada DPD RI secara kelembagaan mendesak pemerintah pusat untuk mengembalikan dan memulihkan otonomi daerah yang merupakan anak kandung hasil reformasi sebagai koreksi dari pemerintah sentralistik menjadi pemerintah desentralisasi.

"Kami (empat senator Sumbar, red) juga mendesak pemerintah pusat untuk memulihkan kembali otonomi daerah sesuai cita-cita konsep desentralisasi dan sesuai dengan gagasan Presiden RI Bapak Joko Widodo, membangun Indonesia dari pinggiran/desa senapas dengan semboyan DPD RI yaitu dari daerah untuk Indonesia dan jangan melawan arus reformasi dapat mengancam disintergrasi bernegara," pungkas Alirman Sori mengingatkan.

Komentar