Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota Diperiksa DKPP

Metro-469 hit 04-08-2020 17:41
Ilustrasi : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ilustrasi : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Jakarta, Arunala - Jumat (7/8) nanti, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidangkan Ketua KPU Kabupaten Limapuluh Kota, yang akan dilaksanakan di Bawaslu Sumbar.

Sidang hari itu untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 70-PKE-DKPP/VII/2020.

"Dalam sidang itu, DKPP akan memeriksa Ketua KPU daerah tersebut, Masnijon sebagai pihak teradu. Ia diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu Yoriza Asra, Ismet Alajannata dan Zumaira," kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno melalui keterangan tertulis yang diterima Arunala.com , Selasa siang (4/8).

Baca Juga

Pokok aduannya, sebut Bernad, pengadu menduga teradu masih aktif dalam organisasi masyarakat (ormas), yakni sebagai Ketua Pengurus Masjid Jamiatul Huda di Jorong Indobaleh Timur Nagari Mugo Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota.

Dengan tindakan Teradu yang masih menandatangani Surat Keputusan (SK) rapat pengurus masjid serta surat pemberitahuan kepada Bupati Limapuluh Kota untuk kesiapan panitia dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 2020.

Atas tindakan teradu diduga melanggar Pasal 21 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi; "Syarat untuk menjadi anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah: k) bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan surat pernyataan".

Bernad menyebutkan, sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dia menambahkan, sidang ini akan dipimpin Anggota DKPP bersama Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sumbar

"Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19," ujar Bernad.

Agenda sidang ini, tuturnya, mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi.

"DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelas Bernad. (rel)

Komentar