.
Dia mencontohkan pada 2020 itu sedang ada pandemi Covid-19, kemudian dana untuk tahapan sengketa pilkada tidak jadi digunakan, sehingga kelebihan dana itu dikembalikan ke pemko.
Namun untuk pilkada 2024 in, lanjut Satria, kondisinya sudah berbeda. Adapun komponen yang membuat anggaran pilkada 2024 naik diantaranya pembayaran honorarium petugas ad hoc seperti PPK dan bertambahnya jumlah DPT.
"Bila periode sebelumnya, honorer untuk ketua PPK sebesar Rp 2,2 juta, dan anggota PPK Rp 1,9 juta. Namun untuk pilkada 2024 besaran honorariumnya naik, seperti untuk Ketua PPK menjadi Rp 2,4 juta dan anggota PPK Rp 2,2 juta," papar Satria.
Melihat belum kelarnya besaran anggaran pilkada Kota Bukittinggi itu, Satria mengaku akan membicarakannya lagi dengan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar.
"Saya berharap pembicaraan bersama wali kota itu nantinya bisa menghasilkan solusi atas kebutuhan anggaran pilkada Kota Bukittinggi 2024 ini," pungkas Satria Putra. (cpt)
Komentar