Polisi Bubarkan Aksi Mahasiswa di KPU Sumbar

Metro-119 hit 21-09-2020 22:09
Terlihat Kasat Intelkam Polresta Padang Kompol Jon Hendri saat beri pengarahan kepada Koordinator umum aliansi Ahmad Hanafi menyangkut STTP yang tidak dimilki aliansi ini saat gelar aksi di KPU dan Bawaslu Sumbar, Senin (21/9). (Foto : Amz)
Terlihat Kasat Intelkam Polresta Padang Kompol Jon Hendri saat beri pengarahan kepada Koordinator umum aliansi Ahmad Hanafi menyangkut STTP yang tidak dimilki aliansi ini saat gelar aksi di KPU dan Bawaslu Sumbar, Senin (21/9). (Foto : Amz)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Padang, Arunala -- Aksi damai puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Pemudi dan Masyarakat Peduli Demokrasi di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar, dibubarkan aparat. Pembubaran dilakukan secara persuasif dari jajaran Intelkam Polresta Padang.

Pantauan Arunala,com di lapangan, rombangan aliansi itu datang ke KPU Sumbar sekitar pukul 13.30 sambil membawa sejumlah spanduk dan poster.

Keinginan mereka di KPU ingin menyampaikan empat tuntutan terkait proses pencalonan dari para paslon yang akan maju pada pilgub Sumbar 2020 ke KPU dan Bawaslu Sumbar, Senin (21/9).

Baca Juga

Bahkan melalui beberapa utusan dari aliansi itu ingin berdialog sekaligus ingin menyampaikan tuntutan mereka kepada ketua ataupun anggota KPU Sumbar.

Namun keinginan aliansi itu tidak direspon pihak KPU, mengingat aksi dan keinginan aliansi ingin bertemu komisioner KPU Sumbar itu tidak dibekali Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian.

Namun Koordinator umum dari aksi aliansi itu, Ahmad Hanafi menyebutkan bila aksi yang dilakukan rombongan itu sudah diurus izinnya ke kepolisian.

"Untuk surat izin aksi ini sudah kami urus ke Polda Sumbar, Senin pagi tadi (21/9). Setelah kami hubungi kembali pihak Polda, jawaban yang kami dapat surat izinnya dalam proses,"aku Hanafi.

Sementara, mengetahui aksi aliansi itu tidak milik izin, Kasat Intelkam Polresta Padang Kompol Jon Hendri yang datang bersama anggotanya lalu memanggil Ahmad Hanafi selaku koordinador umum aksi dan beberap rekannya.

Secara persuasif, Kasat ini menjelaskan bila aksi aliansi itu tidak dibekali surat izin resmi dari pihak kepolisian.

"Sebaiknya adik-adik yang lakukan aksi di kantor KPU Sumbar itu bisa membubarkan diri, pasalnya tidak milik STTP," kata Jon Hendri kepada Hanafi dan rekan-rekannya secara persuasif.

Dia menambahkan bila aksi serupa ini tidak dibekali STTP, kepolisian berhak membubarkannya. Jon Hendri menyarankan, kalau memang ingin gelar aksi damai apalagi mengumpulkan banyak orang sebaiknya urus dulu STTP-nya.

"Untuk diketahui dalam pengurusan STTP itu, tidak segera dikeluarkan izin oleh pihak kepolisian. Justru lebih dulu dilakukan analisa dari surat permohonan izin yang diajukan pihak yang akan lakukan aksi. Setidaknya proses mendapatkan STTP itu tiga hari terhitung sejak surat permohonan izin diajukan," kata Jon Hendri kepada Hanafi.

Sebaliknya lanjut Jon Hendri, bila aksi aliansi masyarakat itu miliki STTP, dirinya siap memfasilitasi aliansi ini untuk audensi dengan KPU maupun Bawaslu Sumbar.

Setelah mendapatkan arahan dari Kasat Intelkam itu, Hanafi bersama rekan-rekannya kemudian membubarkan diri secara teratur dari kantor KPU Sumbar.

Komentar