KI Sumbar Telisik Dana Hibah Pilkada di KPU Dharmasraya

Metro-39 hit 13-10-2020 12:32
Saat Komisioner KI Sumbar lakukan visitasi kepada KPU Dharmasraya, Senin (12/10). (Dok : Istimewa)
Saat Komisioner KI Sumbar lakukan visitasi kepada KPU Dharmasraya, Senin (12/10). (Dok : Istimewa)

Penulis: Amazwar Ismail | Editor: MN. Putra

Dharmasraya, Arunala - Usai melakukan visitasi kepada dua nagari di Kabupaten Dharmasraya, Komisi Informasi (KI) lakukan hal yang sama kepada KPU Kabupaten Dharmasraya, Senin (12/10).

Di lembaga penyelenggara Pemilu di kabupaten itu, KI Sumbar menilik soal pengelolaan informasi publik tentang dana hibah Pilkada yang dikelola KPU Dharmasraya tersebut.

Dihadapan para Komisioner KI Sumbar yang melakukan visitasi itu, Ketua KPU Dharmasraya Maradis menegaskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sukses jika publik diberi kemudahan akses informasi terkait berbagai tahapan Pemilu atau Pilkada itu.

Baca Juga

"Jaminan sukses Pemilu dan Pilkada adalah terbukanya informasi publik di KPU, sehingga itu kami selalu memberikan pelayanan akses informasi ke masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Maradis yang didamping stafnya Aktifa Rindang Sari.

Dia juga menyampaikan saat memaparkan 5K yakni, komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi kepada tim visitasi KI Sumbar yang dikoordinir Arif Yumardi.

Dirinya juga menegaskan KPU Dharmasraya komit menjadikan Pilkada 2020 berbasis keterbukaan informasi publik.

"Tanpa terbuka sulit bagi lembaga apa saja dibiayai rakyat mendapatkan kepercayaan publik," ujarnya.

Sementara Aktifa Rindang Sari menjelaskan transparansi dana hibah memang belum terpublis di website, tapi untuk berita dana hibah KPU Dharmaraya telah mempublis baik lewat media mainstream maupun akun media sosial KPU Dharmasraya.

"Untuk memenuhi keinginantahuan masyarakat, KPU siap melayani permohonan informasi terkait alokasi dana hibah tersebut," jelas Aktifa.

Melihat progres KPU Dharmasraya, Koordinator tim visitasi KI Sumbar Arif Yumardi cukup puas terhadap paparan Ketua KPU Dharmasraya ini.

"Saya melihat ada itikad baik dan keinginan mensinergiskan proses Pilkada dengan keterbukaan informasi publik," ujar Arif Yumardi.

Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi lebih memfokuskan visitasi itu kepada aspek pengelolaan informasi publik tentang dana hibah Pilkada dikelola KPU Dharmasraya.

"Apakah dana hibah itu mudah diakses masyarakat dan kemana saja dialokasikan atau bagaimana penggunaannya," ujar Adrian. (rel)

Komentar