Ratusan Mahasiswa di Pessel Datangi Kantor DPRD Setempat

Metro-89 hit 13-10-2020 22:45
Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan lakukan aksi damai menolak UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Pessel, Selasa (13/10). ( Foto : Rio)
Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan lakukan aksi damai menolak UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Pessel, Selasa (13/10). ( Foto : Rio)

Penulis: Snm | Editor: MN. Putra

Pessel, Arunala -- Gelombang penolakan UU Omnibus Law juga terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pesisir Selatan (AMP), gelar aksi damai di depan kantor DPRD Pessel, Selasa (13/10 ).

Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa itu dengan berjalan kaki yang awali dari Taman Spora Painan, menuju depan Kantor DPRD setempat.

Berdasarkan pantuan di lapangan, rombongan mahasiswa ini dihampiri langsung Kapolres Pessel AKBP Sri Wibowo dan Dandim 0311 /Pessel Letkol Inf Gamma Artadila Sakti saat berada di Taman Spora itu.

Baca Juga

Sambil membawa sejumlah spanduk dan juga poster, para mahasiswa itu beriringan berjalan dalam barisan yang mereka buat.

Sesampai di depan kantor DPRD Pessel, para mahasiswa ini lalu menyampaikan tuntutan sekaligus penolakan mereka terhadap UU Ciptakerja (Omnibus Law).

Koordinator lapangan AMP, M Rafli A dalam orasinya meminta Ketua DPRD Pessel bersama Pemkab Pessel membuat surat penolakan kepada DPR RI dan Presiden tentang UU Omnibus law itu.

"Ada lima tuntutan kami atas nama AMP, dan kami minta Ketua DPRD Pessel menolak UU Ciptaker. Selain itu kami juga meminta DPRD Pessel menfasilitasi Aliansi Mahasiswa Pessel lakukan uji materil atas UU Ciptaker itu," ungkap Rafli di tengah teman-temannya.

Saat di depan kantor DPRD Pessel itu, terlihat dua orang anggota dewan yakni Wakil Ketua DPRD Pessel Jamalus Yatim dan Awarisman Letok menyambut kehadiran ratusan mahasiswa itu.

Dihadapan para mahasiswa, Jamalus Yatim dan Awarisman Letok mengapresiasi apa dilakukan mahasiswa dari AMP itu. Mereka berdua juga akan menyampaikan lima tuntutan mahasiswa itu kepada Ketua DPRD Pessel.

"Apa yang menjadi tuntutan yang adik-adik sampaikan itu, akan kami proses cepat bersama Pemkab Pessel," ujar anggota dewan itu.

Merasa tidak puas dengan jawaban dari anggota dewan itu, mahasiswa lalu meminta kedua anggota dewan itu menghubunginya secara video call agar bisa langsung berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Pessel.

Setelah difasilitasi Sekretariat DPRD Pessel, akhirnya mahasiswa dari AMP mendapatkan keterangan langsung dari Ketua DPRD Pessel yang menyatakan dirinya mendukung aksi mahasiswa.

Selanjutnya, beberapa orang perwakilan mahasiswa itu diterima masuk ke ruangan Komisi IV gedung DPRD Pessel dan diterima langsung anggota DPRD dari Fraksi Demokrat dan Asisten I Pemkab Pessel Mimi Irianti serta Kesbangpol.

Dalam pertemuan itu, Koordinator lapangan M Rafli mengulangi permintaan AMP agar DPRD Pessel membuat surat peryataan kepada Presiden RI, DPR RI tentang penolakan DPRD Pessel terhadap UU Cipta Kerja, dan juga setuju dilakukan uji materi UU Cipta Kerja hari itu juga.

Di ruang Komisi IV itu, juga hadir Jamalus Yatim, dan dirinya menjawab permintaan yang disampaikan Rafli dan para mahasiswa itu.

"Berdasarkan instruksi DPP Demokrat, partainya memang menolak UU Cipta kerja ini. Maka, dengan permintaan surat dari adik-adik mahasiswa, DPRD akan segera membuat surat hari ini, untuk kemudian diproses selanjutnya," kata Wakil Ketua DPRD Pessel dari Fraksi Demokrat itu.

Sedangkan Asisten I Pemkab Pessel Mimi Irianti mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Pessel itu.

"Apa disampaikan mahasiswa, akan jadi perhatian Pemkab bersama DPRD Pessel," kata Mimi.

Kapolres Pessel AKBP Sri Wibowo, S.iK mengimbau pada mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi dilakukan secara tertib, sesuai aturan menyampaikan pendapat di muka umum.

"Kami dari kepolisian siap amankan jalannya aksi damai rekan - rekan mahasiswa Pessel," ujar Sri Wibowo.

Sementara itu di luar gedung DPRD Pessel, sebagian mahasiswa terus melakukan orasinya sambil menunggu hasil pertemuan rekan-rekan mereka dengan pimpinan DPRD Pessel.

Setelah hampir menunggu beberapa lama, akhirnya DPRD Pessel membuat surat yang isinya penolakan masyarakat Pessel dan DPRD Pessel terhadap UU Cipta kerja, dan ditandatangani langsung Wakil Ketua DPRD Pessel Jamalus Yatim. Penandatanganan ini juga disaksikan Forkopimda, setelah semua itu selesai, para mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib.

Komentar