Pemerintah Diminta Transparan Soal Vaksin Covid

Metro-85 hit 27-10-2020 21:34
Pembukaan Sukatnas dan Rakornas Komisi se Indonesia diselengrakan secara virtual, Senin (26/10). (Dok: Istimewa)
Pembukaan Sukatnas dan Rakornas Komisi se Indonesia diselengrakan secara virtual, Senin (26/10). (Dok: Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala -- Persoalan transparansi pengadaan vaksin Covid-19 oleh pemerintah jadi salah satu isi rekomendasi penting yang dikeluarkan Komisi Informasi (KI) se Indonesia pasca pelaksanaan Rakornas KI ke-11 yang dilakukan secara virtual, Selasa (27/10).

Keluarnya rekomendasi KI se Indonesia itu, beranjak dari munculnya resistensi di tengah masyarakat akibat simpang siurnya informasi keberadaan vaksin Covid itu, mulai dari soal pengadaan, uji klinis hingga kemungkinan timbulnya efek samping jika vaksin diwajibkan dalam waktu dekat ini.

Selain soal tranparansi soal vaksin Covid, dalam Rakornas itu KI se Indonesia juga berhasil membuat sejumlah rekomendasi untuk inovasi pelayanan Informasi Publik kepada seluruh Badan Publik (BP), baik lembaga pemerintah, legislatif, yudikatif dan badan lainnya.

Rakonas yang dipimpin Ketua KI Pusat Gede Narayana bersama Ketua Bidang Penelitian dan Dokumentasi Romanus Ndau Lendong dan Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat Cecep Suryadi itu juga diikuti seluruh KI provinsi, kabupaten kota.

Sejumlah tanggapan konstruktif disampaikan pada sesi tanya jawab antara peserta dengan Ketua Sidang Bidang Internal Dery Hendryan (KI Lampung) bersama Sekretaris Catharina Pancer Istiyani (KI Kalbar) dan Ketua Bidang Sidang Eksternal Romanus Ndau Lendong (KI Pusat) dan Sekretaris Sosiawan (KI Jateng).

"Pemerintah harus membuka informasi soal vaksin Covid-19 agar terjadi trush (tingkat kepercayaan) masyarakat, keterbukaan informasi soal vaksin ini harus dilakukan semua BP yang tangani pandemi Covid, mulai dari soal pengadaan dan produksinya," kata Sosiawan menjelaskan.

Ia menyampaikan publik atau masyarakat harus diberikan informasi yang benar akurat dan tidak menyesatkan menyangkut tingkat keamanan vaksin dan manfaat serta risiko yang ditimbulkan jika pemerintah mewajibkan penggunaan vaksin Covid-19.

Secara detil, Bidang Sidang Eksternal juga menyoroti soal perlunya membuka informasi tentang jenis vaksin Covid yang telah dibeli pemerintah termasuk soal harganya apakah sudah kompetitif.

Terakhir menurutnya, perlu secara rinci pemerintah menyampaikan informasi mengenai apakah nanti ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk program vaksin atau gratis, agar masyarakat tidak terbebani dalam masa krisis Covid saat ini, juga informasi yang jelas tentang tahapan dan tata cara pemberian vaksin secara massal yang mudah diketahui lewat pengumuman resmi pemerintah.

Sementara itu, dari Bidang Sidang Internal Catharina Pancer Istiyani menyampaikan tujuh rekomendasi, diantaranya tentang penyeragaman struktur dan kelembagaan KI seluruh Indonesia serta perlunya revisi Perki (Peraturan KI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang PPSIP (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik) agar kandungan tentang sidang elektronik bisa dimasukkan.

"Juga ada masalah honorarium komisioner daerah yang perlu kebijakan berdasarkan kearifan lokal, perlunya isu transformasi digital dimasukaan dalam draf Perki SLIP (Standar Layanan Informasi Publik), juga soal Pasca putusan KI, serta perlunya Dewan Etik," kata Catharina Pancer Istiyani.

Komentar