.
Dia juga menyampaikan audit yang pernah dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan dana kampanye paslon, tidak lain menitikberatkan pada tingkat kepatuhan dari peserta pilkada itu sendiri dalam mengikuti regulasi laporan dana kampanye.
Sedangkan Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas KPU Sumbar, Aan Wuryanto menerangkan tujuan rapat evalusi ini untuk menginventarisir permasalah yang muncul pada tahapan pelaporan dana kampanye paslon baik untuk pilgub, pilbup dan pilwako tahun 2020 yang dilakukan KPU.
"Bentuk kegiatan kami rancang dalam pemberian materi dari dua nara sumber, diskusi serta lainnnya yang tujuannya agar mendapatkan solusi dari permasalahan yang muncul saat tahapan pelaporan dana kampanye berjalan," kata Aan Wuryanto.
Komentar