r
Jadi dia meminta agar Bimtek bisa diberikan langsung sehingga bisa diketahui secara pasti sejauh mana pemahaman mereka di bidang pengawasan pemilihan.
Selain itu, lanjut Vifner, ada juga faktor ketidakseriusan penyelenggara melakukan tugasnya. Iniditemukan di jajaran kpu maupun jajaran Bawaslu.
"Akibat dari permasalahan itu tidak jarang berujung pada kasus pelanggaran," ujar dia.
Sedangkan faktor keempat yang disampaikan Vifner adakah menyangkut evaluasi partisipasi pemilih. Sebab data Bawaslu Sumbar yang ada menunjukan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu Sumbar didominasi oleh temuan Bawaslu, bukan dari laporan masyarakat.
"Ini menunjukan kesadaran masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran pemilihan masih rendah," kata Vifner.
Hal lain disampaikan Vifner, diikutkannya parpol, Ormas, OKP dan juga wartawan dalam rapat evaluasi kali ini, karena mereka itu menyaksikan dan memperhatikan secara langsung proses pemilihan.
"Untuk itu, dalam rapat evaluasi ini kami juga minta masukan dan sarannya untuk kemudian dijadikan perbaikan bagi kami dari sisi pengawasan pemilihan," kata Vifner.
Sedangkan Kepala Kesekratarian Bawaslu Sumbar, Karnalis Kamaruddin menyebutkan selama proses pelaksanaan pilkada serentak 2020 Sumbar kemarin, Bawaslu telah laksanakan pengawasannya baik untuk pilgub, pilbup, dan pilwako pada 2020 di Sumbar.
"Namun dalam pelaksanaan pengawasan itu tentu tidak lepas dari kurang dan lebihnya, maka dari itu melalui rapat evaluasi hari ini kami harapan bisa mendapatkan masukan demi kebaikan pelaksanaan pengawasan yang lebih baik bagi Bawaslu di Sumbar," kata Karnalis Kamaruddin.
Komentar