Besar Andil KI bagi Badan Publik

Metro-97 hit 10-11-2020 19:34
Pjs Bupati Pessel, Mardi serahkan penilaian Anugerah Keterbukaan Informais Publik tingkat Pessel kepada Direktur RS M Zein Painan, Selasa (10/11). (Dok : Istimewa)
Pjs Bupati Pessel, Mardi serahkan penilaian Anugerah Keterbukaan Informais Publik tingkat Pessel kepada Direktur RS M Zein Painan, Selasa (10/11). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pessel, Arunala -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) menggelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tingkat Pessel, yang diadakan di gedung Convention Center, Painan, Selasa (10/11).

Dalam penyerahan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik itu yang dihadiri langsung komisioner KI Sumbar itu, Pemkab Pessel membaginya dalam tiga kategori penilaian yakni kategori Perangkat Daerah OPD Terbaik, kategori kecamatan dan kategori naragi.

Dengan adanya pemeringkatan itu, Pjs Bupati Pessel Mardi memastikan keterbukaan informasi publik adalah kewajiban dan tugas semua badan publik.

Baca Juga

"Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, dan Komisi Informasi (KI) menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadu terkait tertutup informasi publik di badan publik," kata Mardi.

Dia juga menyatakan, jadi tugas penting juga bagi KI untuk mengedukasi masyarakat agar tahu bagaimana prosedur memperoleh informasi publik sekaligus bagaimana mana caranya memberikan pengaduan terkait informasi publik.

Sedangkan Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi menerangkan Komisi Informasi dilahirkan atas dasar UU 14 tahun 2008 sebagai perujudan hak konstitusi warga negara sebagaimana termaktub di Pasal 28 F UUD 1945.

"Meski KI bisa menerima dan memeriksa serta memutus sengketa informasi publik, tapi yang lebih utama lagi KI ingin memastikan badan publik melaksanakan perintah UUD 1945 dan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik," ujar Adrian Tuswandi.

Menurut dia, badan publik harus taat asas dalam mengelola dan melayani informasi publik. sehingga masyarakat mudah mendapatkan akses informasi publik.

Sedikit dijelaskan Adrian, awal Komisi Informasi Sumbar dibentuk, pihaknya dianggap masyarakat sebagai juru penerangan (jupen) yang segala tahu. Padahal, UU 14 tahun 2008 bukan begitu maksudnya.

"Yang benarnya, Komisi Informasi (KI) adalah lembaga pengawal keterbukaan informasi publik sekaligus supervisi dan kooridnasi dengan badan publik dalam mengaplikasikan keterbukaan informasi publik,"ujar Adrian lagi.

Sehingga itu untuk memasifkan keterbukaan informasi publik, lanjut dia, KI Sumbar juga punya tugas mengedukasi untuk penguatan keterbukaan informasi publik badan publik dan publik.

Disampaikan juga, dalam dua tahun belakangan ini, KI Sumbar menggandeng para jurnalis dan menginiasi terbentuknya Forum Junalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) berbadan hokum.

"Forum ini menjadi penyampai pesan secara masif tentang kerja dan kinerja kami di KI Sumbar kepada masyarakat, bahkan adanya FJKIP Sumbar justru menginspirasi beberapa KI Provinsi lain di Indonesia seperti KI Jogjakarta," ujar Adrian.

Sementara, PPID Utama sekaligus Kadis Kominfo Pessel, Junedi menegaskan anugerah pemeringkatan keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari program Kominfo Pessel.

"Ini bagian dari evaluasi diri dan adanya anugerah ini tentu memberikan rangsangan bagi PPID Pembantu di OPD Pessel, Kantor Camat dan wali nagari se Pessel,"ujar Jupnedi.

Di sisi lain, komisioner KI Sumbar lainnya, Arif Yumardi mengatakan KI Sumbar tidak menargetkan sengketa informasi publik berjibun setiap tahun.

"Tapi menihilkan sengketa dan memastikan badan publik siap terbuka informasi publik,"ujar Arif.

Komentar