Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 di Tengah Kekurangan Jabfung PBJ

3208 hit
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2021 di Tengah Kekurangan Jabfung PBJ

Deby Sandra

Mahasiswa Program Doktor Ekonomi Prodi kajian lingkungan dan pembangunan Universitas Negeri Padang

Jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang Jasamerupakan hal penting karena kebijakan publik pemerintahyang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat akan melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa.Sejak Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah diundangkan tanggal 22 Maret 2018,ditegaskanpada pasal 88.a wajib dijabat oleh Pengelola Pengadaan paling lambat 30Desember 2020, yang dimaksud Pengelola Pengadaanadalah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Jabfung PBJ). Pemberlakuan Pasal 88.ainilahyang menjadi dilema, pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D), terbukti dengan jumlah Jabfung PBJ saat ini masih jauh dari kebutuhan. Data terakhir per 4 Juni 2020di website LKPP, dari 615 K/L/D Jabfung PBJ hanya ada di 167 K/L/D sebanyak 2.304 orang.

Menjadi pertanyaan apakahK/L/D tidak menganggap penting mengelola SDM untuk berkarir di Jabfung PBJ. Jawaban pertanyaan ini jadi beragam ketika ditanyakan pada ASN yang di K/L/D, seperti belum ada peta jabatan, tidak adayang mau beralih ke Jabfung PBJ padahal sudah dipermudah dengan adanyainpassing, takut dikriminalisasi Aparat Penegak Hukum, Tunjangantidak sebanding dengan resiko jabatan ataupun kendala-kendala teknis seperti ujian kompetensi yang sulit, jadwal ujian atau diklat yangterbatas, sulitnya mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jenjang karier ataupun memang K/L/D menganggap aturan pasti akan diundur pelaksanaannya, karena bila dilaksanakan akan menghambat pembangunan atau realisasi anggaran K/L/D.

Melihat kondisi yang ada saat ini,kita akan menemukan ASN yang bukan Pengelola Pengadaan malah ada yang mau ditugaskan sebagai Pejabat Pengadaan atau Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja)dengan alasanperintah atasan.Tak bisa dipungkiri bertugas dipengadaan juga menjadi tambahan pendapatan buat ASN, karena adanya honor yang dilegalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) bagi Non Jabfung PBJ.Jika tugas ini dilaksanakan oleh Jabfung PBJ menjadi tugas jabatannyaberdasarkan Permenpan No. 29 Tahun 2020tidaklagidiberikan honorarium.

Data diwebsite LKPP,sebanyak 446 (72,8%) K/L/D belum memiliki Jabfung PBJ. Hal ini akan berdampak pada penggunaanuangnegara untuk pembayaran honor Pengelola Pengadaan Barang/Jasa,khususnya Pejabat Pengadaan dan Pokja.Sebagai ilustrasi di PMK untuk paket pengadaanRp.500 juta s/dRp.1 miliar,honorarium Pokjaadalah Rp.1.020.000,- Orang/paket.Jika terdapat 20 paket pengadaan perbulan, dengan 5 orang personil Pokja, maka Negara harus mengeluarkan uang untukhonorarium Pokja sebesar Rp.102.000.000.Jika personilPokja tersebut adalah pengelola pengadaan ahli muda,maka Negara hanya mengeluarkan tunjangan fungsional Rp.876.000,/orang/bulan dengan totalnya Rp.4.380.000,-

Kesimpulannya untuk 20 paket ada penggunaan keuangan negara sebanyak Rp.97.620.000tiap bulan atau Rp.1.171.440.000/tahun yang tidak efisien(pemborosan?).Apabila dihitung keseluruhan untuk 446 K/L/D,honor Pokja dan Pejabat Pengadaan dari Non Jabfung PBJ, mungkin jumlahnya dapat mencapaitriliunanrupiah.

Hal lain yang menjadi kendala untukinpassingadalahpeta jabatan kebutuhan Jabfung PBJ yang selama ini disusunmasih berdasarkan Permenpan No. 77 Tahun 2012.Dengan keluarnya Permenpan No. 29 Tahun 2020 sebagai pengganti Permenpan No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, perhitungan peta jabatan harus diubah oleh LKPP khususnya tentang penyusunan formasi kebutuhan Jabfung PBJ. Organisasi profesiJabfung PBJ yaitu IFPI (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia) sebagaimana tercantum dalam Permenpan No. 29 tahun 2020tentunyabersedia ikut serta mensosialisasikan.

Selain itu, yang dihadapi bagi Jabfung PBJ selama ini adalah jumlah paket yang dikerjakan tidak merata, ada yang kebanyakan, ada yang sedikit, dan adayang tidak mendapat paket. Hal ini menyebabkan target angka kredit yang harus dikumpulkan tidak tercapai. Dengan membuat aturan tentang permintaan bantuan Jabfung PBJ lintas K/L/D untuk dapat ditugaskan sebagaiPokja pemilihan ataupun pejabat pengadaan, kendala ini dapat dikurangi. Tentu konsekuensinya jika melebihi target beban kerja harus diberikan kompensasi yang legal yang dituangkan dalam PMK.

Khusus di PemprovSumbar, berdasarkan informasi dari Anggota IFPI di UKPBJ Provinsi Sumbar,permasalahan yang terkait Jabfung PBJ adalah dari 16orang Pokja baru 6 orang menjadi Jabfung PBJ,dan 5 orang menunggu rekomendasi LKPP. Yang mengkhawatirkan adalah jumlah Jabfung PBJ pada UKPBJ Kota Padang,sebabsampai saat ini hanya berjumlah 1 orang dari 16 orang anggota Pokja. Jika masih dibiarkan kondisi seperti ini,tahun 2021 khususnya Pengadaan di Pemko Padang tidak dapat diproses oleh Pokja UKPB-nya, jika dipaksakan akan melanggar Perpres 16 tahun 2018. Disarankan kepada Gubernur dan Walikota Padang, mengambil langkah-langkah segera mendorong SDM pengadaan tersebut untukinpassingke Jabfung PBJ agar tahun 2021 pengadaan pada Provinsi Sumbar dan KotaPadang dapat diproses sesuai dengan peraturan oleh SDM UKPBJ setempat.

LKPP sebagai instansi Pembina Jabfung PBJ,hendaknyajugamemperbanyak Uji Kompetensi atau Diklat Fungsional untuk memenuhi kebutuhan Jabfung PBJ. LKPP dapatbekerjasama dengan Asosiasi Pengadaan seperti IFPI dan IAPI, Badiklat Pemerintahmaupun Lembaga Diklat Swastadengan menggunakan asesor-asesor yang berada di luar LKPP.Hal ini bertujuan agar target 2021,semua Pokja danpejabat pengadaan wajib dijabat Jabfung PBJ dapat terpenuhi. LKPP juga dapat "memaksa" K/L/D yang belum memiliki Jabfung PBJ melaluiaplikasi SPSE yaitu syarat buat Pokja atau Pejabat Pengadaan mempunyaiakun SPSE wajib terdaftar dalamdatabaseJabfung PBJ yang dikelola LKPP.

Dari ulasan diatas untuk menyambut pengadaan barang dan jasa pada tahun 2021, yang lebih penting lagi adalah pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang merupakan kewajiban dari pimpinan K/L/D melalui APIP yang sesuai dengan Pasal 76 Perpres 16 tahun 2018. Pastinya APIP wajib mengawasi kepatuhan K/L/D terhadap pelaksanaan pasal 88 Perpres 16 tahun 2018. Dengan demikian jika terjadi pengabaian, selain mengakibatkan pemborosan keuangan Negara juga tidak sejalan dengan semangat dan amanat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat pelantikan pada tanggal 20Oktober 2019 tentang penyederhanaan birokrasi yang salah satu tujuannya adalah beralihnya jabatan struktural kepada jabatan fungsional untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan professional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

Komentar