Dominasi Uang Dalam Pilkada

206 hit
Dominasi Uang Dalam Pilkada

Asrinaldi A

Dosen Ilmu Politik Unand, Penulis Buku Sisi Lain Pilkada

Pilkada selalu menghadirkan kejutan, yakni munculnya bakal calon kepala daerah yang tidak pernah dikenal selama ini. Kemunculan bakal calon tersebut memang disengaja karena partai politik melihat bahwa bakal calon ini dianggap memiliki sumber daya yang dapat membantu memenangkan Pilkada. Seringkali yang dilirik itu adalah pengusaha yang memiliki uang karena dianggap dapat membiayai Pilkada. Keterlibatan pengusaha dalam politik memang bukanlah hal yang baru. Kesulitan partai politik membiayai kegiatan rutinnya adalah salah satu alasan mengapa politisi mengajak pengusaha untuk terlibat dalam kegiatan politik. Tentu tidak semua pengusaha yang tertarik terjun ke dunia politik. Akan tetapi, tidak sedikit pula yang berminat. Salah satunya adalah dapat melindungi bisnis yang sedang dijalankannya. Sudah menjadi pengetahuan umum, keberhasilan bisnis pengusaha juga ada kaitannya dengan "hak-hak istimewa" yang didapatkan karena keterlibatannya dalam dunia politik.

Begitu juga dengan keterlibatan pengusaha dalam Pilkada. Bagi partai politik, pengusaha dipandang sebagai sosok yang memiliki banyak uang yang akan dapat membantu partai politik membiayai Pilkada ini. Bahkan partai politik tertentu memang sengaja melirik pengusaha yang memiliki uang untuk ditargetkan enjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Terlepas dari apakah mereka itu memiliki latar belakang politik atau tidak. Bagi elite partai, soal bagaimana calon ini berpolitik dan berpemerintahan adalah persoalan mudah. Sebab selama ini mereka sangat otodidak dan hanya mengandalkan pengalamannya saja. Cara berpikir elite partai politik seperti ini tentu tidak sepenuhnya tepat. Karena kepemimpinan dalam pemerintahan itu ada ilmunya. Realita ini bisa dilihat betapa tergantungnya politisi kepada birokrasi pemerintahan, karena politisi memang tidak memahami bagaimana pemerintahan itu diselenggarakan. Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan politisi ketika menjadi kepala daerah karena mereka tidak memahami bagaimana pemerintahan itu seharusnya dilaksanakan. Bahkan birokrasi pemerintah juga sengaja membiarkan politisi membuat kesalahan dengan berbagai alasan sehingga mereka terjerat masalah hukum.

Perlunya Pengalaman

Kehadiran partai politik dalam sistem demokrasi sangatlah penting, terutama dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Selama ini, partai politik selalu mengalami kegagalan dalam rekrutmen untuk posisi jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah. Persoalannya sederhana, partai lebih dominan memikirkan kepentingan jangka pendek. Misalnya, mendapatkan sejumlah pembiayaan untuk operasional partai politik dan melupakan kepentingan jangka panjang, yaitu menyiapkan kepemimpinan politik dan pemerintahan yang kuat di masa depan. Kebanyakan partai politik hanya tertarik dengan pengusaha yang memiliki banyak uang untuk diusulkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Walaupun mereka minim pengalaman politik atau organisasi masyarakat. Realita ini sudah menjadi pengetahuan publik buruknya praktik demokrasi elektoral kita. Sampai kapan pun kondisi ini kalau tidak diubah oleh partai akan terus dihadapi. Karenanya tidak heran partai politik tetap menginginkan agar Pilkada langsung ini tetap dilaksanakan walaupun ada wacana dari kemendagri untuk melaksanakan Pilkada asimetris. Jadi tidak semua kepala daerah dan wakil kepala daerah akan dipilih langsung oleh masyarakat. Namun pelaksanaan Pilkada sangat bergantung seberapa mampu suatu daerah memenuhi indikator untuk bisa melakukan Pilkada langsung yang sudah ditetapkan.

Implikasi Mahar Pilkada

Ada hal menarik, ketika uang yang dominan dalam proses pencalonan. Biasanya setelah pengusaha ini menjadi pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, masalah yang akan muncul adalah bagaimana hubungan peran yang harus dimainkan dalam praktik berpemerintahan. Tidak jarang, justru yang dominan adalah partai politik yang akan mengendalikan dan membatasi peran yang harus dimainkannya oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah. Apalagi kalau mereka bukan berasal dari kader partai yang mengusung. Ada dua alasan yang bisa saya asumsikan. Pertama, kecenderungan ini terkait dengan kontestasi yang akan dihadapi pada periode Pilkada berikutnya. Karena sudah menjadi kelaziman akan selalu terjadi reivalitas kepala daerah dan wakil kepala daerah, kecuali salah satu di antara mereka berdua berhasil dilemahkan dari awal agar tidak bisa menjadi pesaing kuat pada Pilkada berikutnya. Kedua, ada sejumlah agenda tersembunyi (hidden agenda) partai politik yang harus dilakukan ketika mereka berkuasa. Oleh karena itu,mereka yang tidak berasal dari partai politik yang mengusung harus dilemahkan kekuasaannya. Ini dimaksudkan agar partai politik dan kadernya leluasa melaksanakan agenda partai poliyik tersebut.

Inilah bentuk pembusukan demokrasi itu sehingga tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sulit dicapai. Celakanya, masyarakat tidak menyadari kondisi ini dan terlalu menyanjung pemimpin yang sebenarnya dikendalikan oleh partai politik tanpa leluasa membuat keputusan untuk masyarakat yang memilihnya. Bagaimana pun, Pilkada mestinya menghasilkan kepala daerah yang baik dan melayani. Bukan sebaliknya, kepala daerah yang buruk dan minta dilayani. Jika dari awal kontestasi Pilkada calon kepala daerah ini sudah mengorbankan banyak materinya untuk terpilih, sementara gaji yang didapatkan tidak sebanding dengan biaya politik yang dikeluarkan, maka untuk menutupi biaya Pilkada ini hanya cara korupsi atau menerima graftifikasi dari proyek APBD-lah yang menjadi modus dan sering digunakan kepala daerah. Celakanya Pilkada langsung ini memang berbiaya mahal dan hanya kalangan tertentu yang bisa mengikutinya, walaupun mereka tsama sekali belum memiliki kapasitas untuk menjadi kepala daerah. Oleh karena itu, sudah saatnya Pilkada langsung ini ditinjau ulang kembali oleh pemerintah karena setelah 15 tahun dilaksanakan, ternyata lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya.(*)

Komentar