Padang, Arunala.com - Proses pendataan perencanaan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumbar akhir diputuskan dipercepat.

Pasalnya, untuk proses ini dibutuhkan dukungan anggaran, sehingga nantinya dalam pelaksanaan pemulihan nanti tidak ada kendala.

Ini salah satu hal yang diputuskan dalam FGD Forkopimda Sumbar terkait langkah percepatan pemulihan wilayah pascabencana yang diadakan Senin malam (5/1/2026) lalu.

Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam FGD itu juga mendorong pemda segera lakukan menetapkan pendataan itu.

"Secara kelembagaan, DPRD Sumbar menyatakan siap melakukan pergeseran anggaran guna mempercepat proses pemulihan tersebut," kata Muhidi.

Menurutnya, pemda harus menetapkan skala prioritas penanganan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Baik itu pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap, kata dia, harus direncanakan secara matang.

Hal ini juga termasuk dalam pemilihan lahan yang aman dan berada di luar zona rawan bencana.

Tidak hanya itu, lanjutnya, penentuan lokasi hunian juga harus mempertimbangkan kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

"Pembangunan hunian jangan sampai menyulitkan masyarakat untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari nantinya," tukas Muhidi.

Selain aspek hunian, Muhidi menekankan pentingnya upaya stimulasi ekonomi bagi masyarakat terdampak bencana, terlebih menjelang bulan puasa dan Hari Raya Idulfitri.

Menurutnya, pada masa pemulihan masyarakat dapat dirangkul untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pekerjaan dan diberikan upah, sehingga perekonomian keluarga tetap berjalan.

"DPRD Sumbar siap mendukung pemda melalui pergeseran anggaran serta melakukan pengawasan dalam proses pemulihan. Mulai dari pendataan hingga perencanaan," tutup Muhidi.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengapresiasi komitmen seluruh unsur Forkopimda, bupati wali kota, kementerian, dan lembaga terkait dalam mendukung percepatan penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) di Sumbarnext