Jadikan Masyarakat Sadar Hukum

Edukasi-46 hit 17-12-2020 22:28
Sejumlah nara sumber saat berikan pembekalan hukum terkait pengelolaan Hutan, dalam sosialisasi yang diadakan BBTNKS, Kamis (17/12). (Foto : Rio)
Sejumlah nara sumber saat berikan pembekalan hukum terkait pengelolaan Hutan, dalam sosialisasi yang diadakan BBTNKS, Kamis (17/12). (Foto : Rio)

Penulis: Snm

Painan, Arunala - Balai Besar TNKS, Bidang PTN Wilayah II Sumbar, mengedukasi masyarakat Ranah IV Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tentang kesadaran hukum soal pengelolaan hutan.

Edukasi yang dikemas dalam bentuk sosialiasi dengan melibatkan stakeholder di Kecamatan Ranah IV Hulu (Rahul) Tapan, Kamis (17/12).

Kepala Balai Besar TNKS melalui Kepala BPTN Wilayah II Sumbar Ahmad Darwis, mengatakan, sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri LHK RI melalui Dirjen KSDAE.

Baca Juga

"Pengelolaan hutan harus menjadikan masyarakat sebagai subjek dan harus melibatkan stakholder terkait, permasalahan di lapangan harus diselesaikan dengan upaya pendekatan peneggakkan hukum merupakan langkah terakhir," papar Ahmad Darwis.

Selain itu, sebut Ahmad, pihak Balai Besar TNKS mendorong masyarakat untuk melakukan kerjasama melalui kemitraan konservasi.

"Kami berharap masyarakat terlibat aktif dalam upaya pelestarian kawasan hutan TNKS, dan tidak ada lagi aktivitas illegal logging di kawasan TNKS. Edukasi hukum soal pengelolaan hutan ini sebagai antisipasi terjadi dampak lingkungan seperti banjir bandang," tegas dia.

Sedangkan Camat Rahul, Tapan, Alamsyah mengatakan, dia mengapresiasi pihak Balai Besar TNKS atas sosialisasi hukum menyangkut Hutan ini.

"Di tahun ini, pihak BBTNKS juga memberikan bantuan berupa peralatan wisata alam kepada kelompok masyarakat di daerah itu. Sekaligus ini merupakan wujud TNKS dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar TNKS, dan mendukung program Pemkab Pessel dalam membuka destinasi wisata baru," ujar Alamsyah.

Dirinya meminta kepada para wali nagari yang hadir pada sosialisasi hari itu agar mengoptimalkan Dana Desa untuk peningkatan ekonomi dan upaya pelestariang lingkungan hidup.

Lalu kepada tokoh masyarakat, Alamsyah meminta agar bisa menyampaikan informasi-informasi pengelolaan TNKS kepada masyarakat sehingga kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang berurusan dengan hukum.

Dalam sosialisasi hukum tentang pengelolaan hutan itu, pihak BBTNKS menghadirkan beberapa nara sumber diantaranya Kepala BPTN Wilayah II Sumbar, Kapolsek Basa Ampek Balai Tapan, Koramil Tapan, dan Polisi Kehutanan.

Kegiatan ini difasilitasi oleh PT Brantas Cakrawala Energi, selaku pemegang izin usaha pemanfaatan energi air dalam kawasan TNKS.

Komentar