KI Sumbar dan Sumut Perkuat Koordinasi

Metro-86 hit 22-12-2020 21:19
KI Sumbar dan Sumut saling tukar pikiran menyangkut proses penyelesaian sengketa informasi publik, di Medan, Selasa (22/12). (Dok : Istimewa)
KI Sumbar dan Sumut saling tukar pikiran menyangkut proses penyelesaian sengketa informasi publik, di Medan, Selasa (22/12). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Penyelesaian sengketa informasi publik menjadi tugas dan kewenangan utama Komisi Informasi (KI) berdasarkan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hanya saja, dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik itu masih saja muncul berbagai pemahaman menyangkut badan hukum dan kuasa hukum yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Penyelesaian sengketa informasi publik jadi kewenangan Komisi Informasi. Di ruang penyelesaian sengketa itu Majelis Komisioner menjadi orang merdeka dalam mengambil keputusan," ujar Ketua KI Sumatera Utara (Sumut), Robin saat menerima rombongan KI Sumbar dalam rangka koordinasi dan sinergisitas kewenagan KI, di Medan, Selasa (22/12).

Baca Juga

Saat menerima kunjungan KI Sumbar, Robin didampingi dua komisionernya Abdul Jalil dan Edi Sormin, sedangkan di pihak KI Sumbar dipimpin ketuanya Nofal Wiska, dengan Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan dua komisioner Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari.

Robin menerangkan, badan hukum termohon itu sudah harus final di tingkat permohonan sengketa informasi publik.

Sedangkan Abdul Jalil justru menitikberatkan pembicaraannya pada aspek penyelesaian sengketa informasi publiki melalui mediasi.

"Di KI Sumut untuk masuk ruang mediasi, kami harus lihat dulu keinginan dari para pihak yang bersengketa. Majelis akan akan menanyakan apakah sengketa para pihak bisa dilakukan dengan cara mediasi atau tidak. Kalau tak ada ruang perdamaian di mediasi, maka pemeriksaan lanjut ke pembuktian,"ujar Abdul Jalil.

Sedangkan menyangkut posisi ASN sebagai kuasa termohon, Abdul Jalil menerangkan sudah jelas ketentuan lain yang mengikat. "Yakni tidak bisa menerima kuasa dari pihak lain dalam bersengketa informasi publik," ujar Robin.

Di pihak lain, Ketua KI Sumbar Nofal Wiska dalam menyikapi penegasan Robin, coba mempertegas bahwa kewenangan KI dalam penyelesaian sengketa infomasi publik jelas aturannya, yaitu UU 14 tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

"Dua aturan itu menjadi patokan KI dalam penyelesaian sengketa informasi publik, meski ada keyakinan majelis komisioner tetap memgaju kepada UU 14 tahun 2008," ujar Nofal.

Sedangkan Wakil Ketua KI Sumbar Adrian menambahkan, penyelesaian sengketa informasi publik dengan jalan mediasi merupakan cepat dan mudah, namun hasilnya win-win solution.

"Majelis Komisioner tidak kaku dalam hal legal standing para pihak yang belum terpenuhi, jika para pihak sepakat, syarat legal standing bisa menyusul,"kata Adrian Tuswandi.

Komentar