Pariaman Siap Terapkan Sistem OSS Versi Baru

Metro-109 hit 28-05-2021 16:43
Kepala Dinas PTSP Naker Kota Pariaman, Alfian Harun saat ikuti rapat bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia melalui video conference, Jumat (28/5). (Dok : Istimewa)
Kepala Dinas PTSP Naker Kota Pariaman, Alfian Harun saat ikuti rapat bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Investasi/BKPM, Bahlil Lahadalia melalui video conference, Jumat (28/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala - Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PTSP Naker) Kota Pariaman, Alfian Harun menyebutkan Pemko Pariaman akan menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi cecara elektronik versi terbaru.

Penjelasan itu disampaikan Alfian Harun usai mengikuti rapat virtual melalui video conference bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, di ruang rapat wali kota, Jumat (28/8).

"Penerapan sistem OSS itu dalam menyikapi pemberlakukan Undang-Undang Cipta Kerjaa dan turunannya. Pada prinsipnya Pemko Pariaman selalu siap menerapkan OSS versi terbaru yang diterapkan Kementerian Investasi itu," kata Alfian.

Selama ini, terangnya, pemko telah menggunakan sistem OSS yang lama dalam melayani perizinan. Namun Kementerian Investasi meluncurkan sistem OSS versi terbaru.

"Untuk hal itu, kami (pemko, red) siap menerapkannya demi memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan beruzaha," ungkapnya.

Kota Pariaman, terang Alfian, adalah satu-satunya kota di Indonesia yang telah menggunakan OSS. Hal itu terlaksanan seiring berdirinya Mall Pelayanan Publik (MPP) di kota itu. Bahkan sudah pula membentuk struktur organisasi yang mendukung pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai dengan acuan yang diberikan.

"Sistem OSS ini akan lebih memudahkan masyarakat dalam berurusan. Apabila masyarakat nantinya tidak bisa mengakses pada android, Dinas PTSP Naker siap membatu langsung dengan cara masyakarat mendatangi MPP. Petugas MPP akan melayani masyarakat sampai urusannya selesai, " tambah Alfian.

Sementara Menteri Investasi /Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam vidcon itu mengatakan pemerintah daerah (pemda) wajib menggunakan sistem OSS dalam pelayanan perizinan berusaha. Sistem OSS dibagi ke dalam 3 Subsistem, yaitu: Subsistem Pelayanan Informasi, Subsistem Perizinan Berusaha dan Subsistem Pengawasan OSS.

"Gubernur atau bupati wali kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha menjadi kewenangan provinsi maupun kabupaten kota kepada Kepala DPMPTSP di tingkat masing-masing," ujar Bahlil Lahadalia .

Pemda, lanjutnya, nanti dapat mengembangkan sistem internal sebagai pendukung dalam melakukan verifikasi perizinan berusaha(OSS) seperti pemenuhan persyaratan atau pembayaran retribusi daerah sesuai dengan standar yang ditetapkan pusat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan tujuan dilaksanakan sistem OSS adalah dapat memulihkan perekonomian nasional dan daerah serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha dengan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efesien, efektif dan akuntabel.

"Mengantisipasi penyelenggaraan perizinan berusaha didaerah (regulasi dan teknis), kita meminta kepada pemda agar dapat menyelesaikan penyusunan atau menyesuaikan Perda dan Perkada yang terkait dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko didaerah paling lambat tanggal 2Juni2021," kata Tito.

Dia menjelaskan, dalam hal Perda dan Perkada tersebut belum dapat diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2021, maka penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko didaerah, tetap menggunakan sistem OSS berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, apabila pemda belum dapat mengoperasikan sistem OSS pada tanggal 2 Juni 2021 maka diperlukan kebijakan dari lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang berada di Kementerian Investasi/BKP.

"Saya berharap semua pemda mulai menyiapkan semuanya sehingga saat dilakukan launching pada tanggal 2 Juni 2021, pemda mulai bisa menggunakan sistem OSS versi terbaru sehingga lebih memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan berusaha," kata Tito Karnavian. (*)

Komentar