Pengerjaan Alami Keterlambatan, Genius Meradang

Metro-56 hit 29-05-2021 10:29
Wali Kota Pariaman, Genius Umar saat sidak pengerjaan proyek  Water Front City Batang Air Pampan, Jumat (28/5). (Dok : Istimewa)
Wali Kota Pariaman, Genius Umar saat sidak pengerjaan proyek Water Front City Batang Air Pampan, Jumat (28/5). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Pariaman, Arunala - Lambatnya pengerjaan proyek Water Front City Batang Air Pampan di Kelurahan Pondok Duo, Kecamatan Pariaman Tengah membuat Wali Kota Pariaman, Genius Umar meradang.

Pasalnya saat inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Genius pada Jumat siang (28/5) mendapati proyek yang masuk program KOTAKU 2020/2021 dan didanai Kementerian PUPR alami keterlambatan dalam pengerjaannya.

Tidak sampai di situ, saat Genius tiba di lokasi proyek itu, yang dia jumpai hanya satu orang pengawas saja, dan aktivitas pengerjaan di lokasi proyek itu tidak ada sama sekali.

"Saya cukup terkejut, pengerjaan Water Front City Batang terkesan lambat dikerjakan. Pada hal pada Agustus ini sudah harus selesai," kata Genius Umar.

Dari pengamatannya di lokasi, keterlambatan pengerjaam proyek dari Kementerian PUPR itu terlihat pada sisi volume kerjanya.

Mendapati kenyataan serupa itu, Genius lalu memanggil pelaksana proyek untuk hadir di lokasi dan sekaligus menghubungi Kepala Balai Prasarana Pemukiman Kementerian PUPR, Koesworo guna menanyakan persoalan keterlambatan tersebut.

Tidak menunggu lama pelaksana proyek dan perwakilan dari Balai Prasarana Permukimanan Kementerian PUPR berserta Kadis Perkim dan LH, M Syukri, dan turut hadir juga dari BPKP Sumbar yang kebetulan juga sedang melakukan monitoring di proyek itu.

"Menurut keterangan pengawas, diperoleh informasi bahwa pengerjaan proyek baru mencapai 60 persen, sementara kontrak akan berakhir pada bulan Agustus 2021 ini, dan ini tidak benar," tukas Genius.

Setelah panjang lebar berbagai hal dikupas Genius terkait temuan pada proyek Water Front City tersebut, akhirnya disepakati agar proyek itu dituntaskan jelang habis masa kontraknya dan tidak ada item-item pekerjaan yang tidak selesai.

"Tentu penuntasan pengerjaan proyek itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, jangan sampai tidak tuntas," tegas Genius.

Akhirnya perwakilan dari Balai Prasarana Permukimanan Kementerian PUPR, pelaksana proyek dan pengawas dengan disaksikan Kadis Perkim dan LH serta tim monitoring BPKP Sumbar, menyanggupi instruksi wali kota tersebut, dan menjelaskan akan dilakukan Adendum dengan penambahan waktu 75 hari kerja, dari kontrak awal sehingga tersedia waktu 4,5 bulan untuk penyelesaian proyek tersebut.

"Waktu 4,5 bulan ini agar bisa dimanfaatkan untuk penyelesaian pekerjaan, karena manfaat dari proyek ini sangat di tunggu-tunggu oleh masyarakat, dan jika proyek ini tidak selesai, yang rugi adalah masyarakat dan Kota Pariaman sendiri, apalagi tambahan dana dari Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman pada tahun ini juga sudah tersedia," pinta Genius Umar.

Komentar