Alirman Sori: Pemerintah Dinilai Buat Kebijakan Tidak Populer

Metro-486 hit 12-06-2021 11:22
Anggota DPD RI, Dr Alirman Sori SH, MHum, MM (Dok : Istimewa)
Anggota DPD RI, Dr Alirman Sori SH, MHum, MM (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Jakarta, Arunala - Keinginan Pemerintah menetapkan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan masih terjadi pro kontra di kalangan publik.

Menyikapi rencana itu, Anggota DPD RI/MPR RI, Alirman Sori, mengingatkan pemerintah, agar berpikir secara komprehensif, holistik dan integral atas rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan tersebut.

Sebagai anggota DPD RI/MPR RI, Alirman Sori ingin mengingatkan pemerintah (Presiden Joko Widodo), agar rencana bahan sembako kena PPN dipikirkan lagi.

Baca Juga

"Rencana yang akan menerapkan PPN sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan adalah kebijakan yang tidak populer dan dapat memicu kegaduhan," kata Alirman Sori kepada Arunala.com , Sabtu (12/6).

"Di tengah beratnya kondisi perekonomian masyarakat saat pandemi Covid-19, seharusnya kebijakan yang dibuat pemerintah itu mesti pro rakyat, bukan kebijakan yang menambah beban penderitaan rakyat," ujar Alirman Sori lagi.

Senator asal Sumatera Barat ini, juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam membuat kebijakan di sektor publik yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat secara luas.

Selain itu, Alirman Sori juga menyarankan agar pemerintah membatalkan tentang rencana mengenakan pajak pada sektor pendidikan.

"Pendidikan adalah kebutuhan mendasar dan negara harus menjamin pelaksanaan pendidikan terlaksana dengan baik, karena pendidikan adalah amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh penyelenggara, batalkan jika ada keinginan untuk mengenakan pajak di sektor pendidikan,"tegas Alirman Sori.

Menurut dia lagi, hal yang harus dilakukan ditengah sulit keuangan negera adalah bagaimana merampingkan atau menekan pengeluaran yang tidak perlu, dalam artian pengeluaran yang tidak berdampak terhadap kepentingan publik.

"Mengingat belum adanya kepastian kapan pandemi Covid-19 akan berakhir, sebaiknya pemerintah agar fokus untuk pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat dengan melibatkan semua komponen bangsa untuk turut andil berpartisipasi dalam pemulihan sektor ekonomi dan kesehatan dengan mendorong bertumbuhnya sektor UMKM sebagai pilar penyangga ekonomi nasional," saran Alirman Sori.

Komentar