Asra: Majelis Komisioner Harus Kaji Mendalam Objek Sengketa

Metro-35 hit 10-06-2021 17:25
Pemateri dari Diklatbang MA RI, Asra saat berikan materinya dihadapan sejumlah komisioner KI se Indonesia, di Bogor, Kamis (10/6). (Dok : Istimewa)
Pemateri dari Diklatbang MA RI, Asra saat berikan materinya dihadapan sejumlah komisioner KI se Indonesia, di Bogor, Kamis (10/6). (Dok : Istimewa)

Penulis: Arzil

Bogor, Arunala -- Pemateri dari Diklatbang MA RI, Asra SH MH mengatakan, putusan Majelis Komisioner KI itu ada tiga,mengabulkan, menolak, tidak dapat diterima

Ini disampaikan Asra ketika jadi pemateri hari kedua di hadapan sejumlah komisioner KI se Indonesia dalam Bimbingan Teknis Penyusunan Putusan Ajudikasi Sengketa Informasi Publik, di Bogor, Kamis 10/6).

"Jika putusannya berbunyi tidak dapat diterima, maka majelis komisioner bisa meminta kepada si pemohon unutk bisa disempurnakan isi pemohonan sengketanya, " ujar Asra, Kamis (10/6)

Baca Juga

Sengketa informasi itu, ujarnya, menitik beratkan pada aspek terbuka dan tutup sebuah informasi publik. Maka, majelis Komisioner harus lebih dulu menguji dan menggali secara mendalam dan mendetil terhadap objek sengketa yang diajukan.

Selain itu Asra juga mengungkapkan majelis berwemang menolak kuasa dari para pihak.

"Kuncinya sengketa itu kepentingan, kalau ada kuasa maka dia harus merujuk kepada aturan terkait baik aturan persidangan di peradilan maupun di UU Advokat, ada. kuasa tidak advokat resmi di UU Advokat bisa dijerat pidana, " kata Azra.

Menurut Komisioner KI Sumbar membidangi Penyelesaian Sengekta Informasi Publik, Majelis Komisioner itu adalah Hakim Ajudikasi.

"Kami hakim ajudikasi yang putusan tidak mau menyulitkan atau membuat pusing Hakim. Litigasi (PN/PTUN), " ujarnya.

Bahkan Asra menegaskan bahwa sidang ajudikasi itu juga litigasi tidak non litigasi.

"Majelis Komisioner itu hasilkan putusan berimplikasi hukum bisa ingkrach bisa keberatan ke PTUN atau PN bahkan hingga ke MA, prinsipnya win and lose, " ujar Asra.

Bimtek hari kedua itu dilanjutkan ke praktek persidangan, peserta sangat antusias dan tetap menerapkan protokol. kesehatan. (rilis: ppid-kisb)

Komentar