.
"Dengan demikian Pemprov Sumbar telah mendapatkan opini WTP 12 kali berturut-turut sejak meraih predikat ini sejak tahun 2012," kata Slamet.
Ini sebutnya, menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD Sumbar dan manajemen pemprov untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan.
"Untuk masalah keuangan daerah, BPK ingin menegaskan pentingnya penggunaan APBD secara efektif dan efisien.Tiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD bukan hanya sebuah angka dalam laporan keuangan, tapi juga representasi dari kepercayaan publik serta harapan masyarakat akan peningkatan kualitas hidup mereka," ujar Slamet. (*)
Komentar