>
Kemudian, tuturnya, juga ada beberapa sumber dana hubungan pusat dengan daerah. Sebenarnya itu bisa memanfaatkan BPD sebagai perpanjangan agar cepat sampai. Contoh dana pengolah kelapa sawit. Namanya BPD PKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).
"Itu badannya ada di Jakarta. Yaitu iuran yang diambil dari setiap sekian kilogram dari tonase CPO. Nah itukan berarti diambil dana itu dari sumber daya yang ada di daerah. Bagaimana dana itu nanti dipercayakan kepada daerah kembali mengelolanya untuk kemaslahatan masyarakat," sebut Gusti Candra.
Ia menyebutkan isu lain yang dibahas adalah bagaimana BPD menanggapi terbitnya PP No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM. "Bagi Asbanda sudah koordinasi, PP tersebut cocoknya di bank himbara. Kalau untuk BPD, kami akan audiensi dengan OJK, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, bagaimana kebijakan hukum tentang penghapusan piutang macet UMKM di BPD. Itu sedang kita lakukan," ungkap putra Lintau ini.
Terkait dengan pengalaman proyek-proyek besar, sebut Gusti Candra, salah satunya fly over Sitinjau Lauik. Fly over itu project costnya lebih kurang Rp 2,7 triliun. "Artinya kalau kami mempunyai aset Rp 990 triliun, proyek itu sangat masuk akal untuk dipercyakan ke BPD," sebutnya.next
Komentar