Majelis Beri Usul Agar Tempuh Mediasi

Metro-9 hit 08-09-2021 13:42
Ketua majelis sidang sengketa informasi, Arif Yumardi saat akan menutup sidang antara BPD Sumbar dengan LAI, Rabu (8/9). (Foto : Arzil)
Ketua majelis sidang sengketa informasi, Arif Yumardi saat akan menutup sidang antara BPD Sumbar dengan LAI, Rabu (8/9). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Sidang sengketa informasi publik terkait Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar sebagai termohon dan Leon Agusta Indonesia (LAI) sebagai pemohon.

Sidang sengketa ajudikasi informasi dengan ketua majelis Arif Yumardi didampingi Adrian Tuswandi dan Nofal Wiska, dan Panitera Tiwi Utami serta majelis mediator Tanti Endang Lestari, dilangsungkan di ruang sidang kantor Komisi Informasi Sumbar, Rabu (8/9).

Hadir dari pihak pemohon (LAI) diwakili oleh Julia F Agusta dan Abdul Wahid. Sedangkan pihak termohon BUMD Bank BPD diwakili analis Biro Hukum BPD Sumbar, Oki Nasrul.

Baca Juga

Sebelum persidangan, majelis sempat mempertanyakan legal standing dari pihak termohon (BPD), dan ternyata tidak membawa surat kuasa atau mengantongi surat tugas untuk bersidang.

Oki Nasrul diawal mengaku tidak membawa surat penugasan yang ditandatangani oleh pimpinan, namun dirinya diutus untuk menghadiri persidangan.

"Maaf saya tidak membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh pimpinan," ujarnya menjawab pertanyaan majelis sidang.

Setelah dilakukan pertanyaan oleh majelis sidang terkait hal yang disengketakan terhadap kedua belah pihak baik termohon maupun pemohon pada akhirnya kedua belah pihak setuju untuk sidang dilanjutkan dan berlangsung dengan lancar.

Dalam persidangan singkat tersebut, Ketua Majelis akhirnya menawarkan kedua belah pihak bersengketa segera melanjutkan untuk mediasi dan menyesuaikan kesepakatan damai.

"Baik kita sepakati untuk mediasi untuk menyesuaikan kesepakatan damai, kita lanjutkan pada Senin depan", tutup ketua majelis.

Diketahui Persidangan Komisi Informasi Sumbar sesuai dengan Undang-Undang No.14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi, kecuali beberapa informasi tertentu.

Komentar