DPD Secara Bersama Kawal Revisi UU Pemerintahan Daerah

Metro- 18-10-2021 21:37
Pertemuan Anggota DPD RI Dapil Sumbar dengan para OPD di Setprov Sumbar, Senin (18/10). (Foto : Arzil)
Pertemuan Anggota DPD RI Dapil Sumbar dengan para OPD di Setprov Sumbar, Senin (18/10). (Foto : Arzil)

Penulis: Arzil

Padang, Arunala - Anggota DPD RI asal Dapil Sumbar, Alirman Sori menilai keberadaan UU No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah sedang "dicabik-cabik" marwahnya.

Hal itu disampaikan Senator ini saat pertemuan dan diskusi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Setprov Sumbar, dalam kegiatan reses ke Dapil di auditorium gubernuran, Senin (18/10).

"Menghadapi kondisi UU No.23/2014 yang seperti sekarang ini, makanya DPD RI menjadikan pembahasan UU ini prioritas untuk dilakukan revisi," kata Alirman Sori saat itu.

Baca Juga

Alirman Sori menyebutkan, alasan DPD RI memprioritaskan pembahasan UU No.23/2014 ini karena merasa dicabik-cabik atas lahirnya UU No.3/2020 tentang Minerba dan UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja.

Pasalnya, sebagai isi yang ada di UU Pemerintahan Daerah itu sudah ditarik kedalam UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

"Nah, kewajiban kami anggota DPD untuk mengawal pembahasan revisi UU tentang Pemerintahan Daerah itu secara bersama sama, apalagi revisi UU No.23/2014 masuk dalam rencana prioritas untuk prolegnas 2021 ini, yang harus jadi catatan penting bagi kami untuk mengawalnya," tukas Alirman Sori.

Poin-poin dan hal sangat penting, ini ia perlukan dari Sumbar, karena daerah lain sudah sampaikan aspirasinya tentang UU No.23/2014 yang sedang dipersiapkan untuk direvisi.

Selanjutnya Alirman Sori juga menginformasikan, sebenarnya sekarang ini anggota MPR RI RI sedang menyiapkan konsep yang disebut dengan Pokok Pokok Haluan Negara (PPHN) perubahan kelima UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dia menegaskan ini perlu dikawal, karena hanya bicara PPHN saja ini sudah selesai. Tapi urusan memperbaiki tata kelola Negara ini tidak cukup hanya merubah soal Pokok Pokok Haluan Negara yang dulu disebut dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Perubahan Konstitusi harus komprehensif karena banyak hal yang harus disempurnakan dalam penyelenggaraan negara, bukan hanya soal PPHN semata," pungkas Alirman Sori.

Komentar