DPRD Dharmasraya Dengarkan Jawaban Bupati

Metro- 30-08-2021 14:19
Ketua DPRD, Pariyanto bersama Bupati Sutan Riska usai sidang paripurna, Senin (30/8). (Dok : Istimewa)
Ketua DPRD, Pariyanto bersama Bupati Sutan Riska usai sidang paripurna, Senin (30/8). (Dok : Istimewa)

Penulis: anto

Dharmasraya, Arunala - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya dengarkan penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi di dewan itu dalam sidang paripurna DPRD setempat, Senin (30/8).

Jawaban atas pandangan fraksi tentang Ranperda perubahan APBD 2021 itu, disampaikan sendiri oleh Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, di depan anggota dewan dan undangan lainnya di hari itu.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Pariyanto, bersama Wakil Ketua DPRD Adi Gunawan, dan Benny Ridwan ini juga dihadiri Forkopimda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala OPD serta Wali Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Baca Juga

Setidaknya, ada 22 pertanyaan serta saran dari tujuh fraksi DPRD Dharmasraya yang ditanggapi oleh Bupati Sutan Riska dalam kesempatan rapat tersebut. Diantaranya soal masih adanya defisit anggaran sebesar Rp5.511.998.377, pada Ranperda Perubahan APBD tahun 2021 yang harus dicarikan solusi secara bersama, sehingga tidak terdapat defisit anggaran atau dalam kondisi balance pada penetapan Perda Perubahan APBD Tahun 2021.

"Dapat kami jelaskan bahwa pada Ranperda Perubahan APBD tahun 2021 yang telah kami sampaikan ke DPRD memang masih dalam kondisi defisit sebesar Rp5.511.998.377, dengan harapan dalam pembahasan selanjutnya dapat dicarikan solusinya yaitu pada asistensi RKA perubahan yang Insya Allah akan dilaksanakan pada 31 Agustus sampai dengan 4 September nanti. Sehingga penetapan Ranperda perubahan APBD 2021 yang diajukan ke Gubernur dalam kondisi balance," ujar Sutan Riska.

Kemudian, pandangan fraksi DPRD terkait rencana pembangunan yang dilaksanakan pada 2021 harus sesuai skala prioritas bagi kepentingan masyarakat dan daerah.

Disini Sutan Riska menjelaskan rencana anggaran dalam penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2021 akan dilaksanakan sesuai skala perioritas dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan kepentingan masyarakat.

"Kegiatan yang tidak bisa terakomodir dalam Perubahan APBD Tahun 2021 disebabkan oleh ketersediaan anggaran dan terbatasnya waktu pelaksanaan, dan akan diakomodir dalam APBD tahun 2022," ujarnya.

Selain itu, saran DPRD agar progam dan kegiatan yang tertunda di APBD tahun 2021 menjadi program prioritas di APBD tahun berikutnya, kata bupati, pada prinsipnya dalam penyusunan APBD diamanatkan mencantumkan kegiatan prioritas dan pelaksanaan pembangunan harus berkesinambungan.

Artinya, program dan kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya akibat refocusing anggaran akan diupayakan dianggarkan kembali dalam program kegiatan tahun 2022.

Komentar