Jakarta, Arunala.com - Keabsahan data kerusakan sektor pertanian pascabencana yang disampaikan pemerintah dipertanyakan Anggota DPR RI dari Komisi IV, Rahmat Saleh.
Hal ini mengemukan saat ia bersama Komisi IV rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.
Saat itu, Rahmat Saleh menilai angka-angka tersebut belum menggambarkan situasi nyata di daerah terdampak.
"Memang, dalam forum rapat kerja itu, saya terlebih dulu menyampaikan penghargaan atas respons cepat jajaran kementerian yang turun langsung ke wilayah bencana," ujar Rahmat Saleh saat dihubungi, Kamis (14/1/2026).
Ia mengakui langkah tanggap darurat pemerintah pusat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Upaya para menteri yang langsung hadir di lokasi bencana patut diapresiasi. Bantuan dari Kementerian Pertanian, khususnya beras dan minyak goreng, memang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga," ujar politisi Fraksi PKS ini.
Meski demikian, Rahmat menilai persoalan mendasar justru terletak pada ketepatan pendataan kerusakan.
Menurutnya, kekeliruan dalam data berpotensi menimbulkan kesalahan serius dalam penyusunan kebutuhan anggaran pemulihan.
"Saya sampaikan dengan tetap menghormati kerja tim kementerian, data yang dipaparkan belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kalau datanya tidak tepat, maka perhitungan anggaran pemulihan pasti ikut meleset," katanya.
Ia kemudian mengungkap temuan di Sumatera Barat (Sumbar), yang dalam data pemerintah pusat disebut tidak mengalami kerusakan pada bendungan maupun jaringan irigasi.
Namun hal itu dibantah Rahmat, dan menegaskan, laporan tersebut tidak sejalan dengan fakta yang ada di daerah.
"Dalam paparan disebutkan kerusakan irigasi dan bendungan nol. Padahal di lapangan, Bendungan Gunung Nago dan puluhan jaringan irigasi lainnya mengalami kerusakan, namun tidak masuk dalam data," ungkapnyanext
Komentar