Padang, Arunala.com - Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang, Teddy Antonius menerangkan Kota Padang masuk dalam 41 kota kabupaten yang jadi pilot project pendataan masyarakat miskin berbasis digitalisasi yang diadakan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
"Ini dilakukan pemerintah agar masyarakat penerima Bansos memang mereka yang miskin, sekaligus munculnya data siluman," ungkap Teddy saat sosialisasi pendataan penduduk dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan Lubug Begalung (Lubeg), Rabu (11/2/2026).
Dia menerangkan, sebelumnya masyarakat yang berhak dapat Bansos adalah mereka yang berada pada golongan Desil 1 hingga 5.
Namun saat ini, jelasnya, pemerintah melakukan reformasi pendataan data Bansos menggunakan digital atau IT.
Dengan proses pendataan digital ini, tidak lagi melibatkan petugas dari PSM dan PKH, apalagi Lurah, RT dan RW.
"Kini yang mendata adalah masyarakat sendiri yang merasa miskin melalui aplikasi yang telah dibuat Kemensos ini," ucapnya.
Teddy menjelasnya, data yang diinput masyarakat itu sifatnya real time karena proses penyaringan datanya banyak seperti data dari Adminduk, data dari PLN yang menerangkan kapasitas tegangan listrik di rumahnya.
Kemudian ada dari Samsat yang menunjukkan apakah masyarakat miskin yang menginput data ke Kemsos ini memiliki kendaraan seperti motor, mobil atau lainnya dan berapa jumlah unitnya.
Selain ini, lanjut Teddy, ada juga data pembanding dari sumber data awal yakni DTSEN, lalu data dari BPM yang menerangkan luas lahan yang dimilik masyarakat itu.
Seterusnya data dari BPS, dari BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan dan pendataan juga dari biometrik perekaman dari Dukcapil, karena kalau tidak direkam maka masyarakat ingin daftarkan dirinya miskin tidak bisa.
"Dengan pendataan biometrik ini akan jelas data titik wajahnya, sidik jarinya dan ada juga data kornea matanya. Jadi tidak ada lagi data masyarakat miskin siluman," tukas Teddynext
Komentar